Disbud Klaim Klir, Tak Ada Temuan BPK

 Radar Jogja – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DIJ Sumadi menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan DPRD DIJ guna menjelaskan ihwal pembelian Hotel Mutiara I dan II. Kendati demikian, sejauh ini ia belum mengetahui rencana dewan tersebut. Alasannya sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari gedung parlemen. “Belum ada undangannya, jadi belum tahu,” ujar Sumadi kemarin (29/4).
Ia mengakui, dirinya yang bernegosiasi dengan penjual sekaligus pemilik Hotel Mutiara Umar Santoso. Termasuk saat transaksi pembelian yang berlangsung pada 16 September 2020. Saat itu Sumadi baru saja ditunjuk menjadi Plt kepala dinas kebudayaan. Dia menggantikan Aris Eko Nugroho yang digeser menjadi Paniradya Kaistimewaan DIJ. Pergeseran berlangsung pada Agustus 2020.
Adapun pembayaran dilakukan hari itu juga. Beberapa saat setelah negosiasi selesai. Disepakati harga pembelian Hotel Mutiara I dan II senilai Rp 170 miliar yang bersumber dari dana keistimewaan (danais) DIJ. “Pengadaan atau pembelian Hotel Mutiara I dan II tidak ada masalah. Semua sudah klir,” klaim Sumadi.
Pengertian klir, terang, mantan Inspektur DIJ ini, tidak ditemukan adanya pelanggaran aturan. Prosedur pembelian sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumadi sudah mencermati semua kelengkapan dokumen. Termasuk terkait status kepemilikan tanah.
Menurut dia, tanah Hotel Mutiara I dan II statusnya hak milik alias SHM. “Atas nama Umar Santoso dan putranya. Tanahnya bukan berstatus Sultanaat Grond atau (SG),” terang pria yang pernah menjabat kepala biro hukum Setda DIJ ini.
Luas tanah Hotel Mutiara I dan II seluas 6.270 meter persegi dan bangunan 8448 meter persegi.
Meski menjadi bahan pemeriksaan BPK, Sumadi membantah pembelian Hotel Mutiara I dan II menjadi temuan lembaga auditor negara itu. “Tidak ada temuan BPK soal pembelian Hotel Mutiara,” klaim birokrat yang pernah menjabat Sekda Sleman ini.
Kalaupun Hotel Mutiara muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, lanjut Sumadi, bukan pada proses pengadaan atau pembeliannya. Namun rekomendasi BPK lebih menyoroti belum dimanfaatkannya Hotel Mutiara I dan II setelah dibeli Pemprov DIJ.
Berdasarkan kebijakan pemprov, pemanfaatan Hotel Mutiara I dan II diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM DIJ serta Dinas Pariwisata DIJ. Rencananya dinas koperasi dan UKM memanfaatkan untuk display UMKM.
UMKM yang akan ditampung di eks Hotel Mutiara itu adalah para pedagang kaki lima Malioboro. Ini sejalan dengan langkah pemprov yang sudah mengusulkan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO. Sumbu filosofi adalah sumbu lurus yang menghubungkan Tugu Pal Putih, Keraton Jogja, dan Panggung Krapyak.
“Sesuai ketentuan setelah ada penetapan dari UNESCO harus tercipta ketertiban dan kenyamanan. Karena itulah nantinya PKL Malioboro ditampung di eks Hotel Mutiara,” jelasnya. Soal teknisnya, Sumadi menyatakan, dinas koperasi dan UKM yang berkompeten menjawabnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIJ Srie Nurkyatsiwi menegaskan, setelah Hotel Mutiara dibeli pada September 2021, pihaknya mengajukan perubahan penggunaan danais sebulan kemudian. Perubahan anggaran itu, antara lain, dipakai membiayai pengujian kelaikan bangunan hotel. Sebab, bakal ada perubahan peruntukan.
Dari fungsi hotel untuk ruang display UMKM. Dari hasil pengujian itu dibuat struktur bangunan hotel masih layak. “Kami juga melakukan uji lab, karena pada 2020 tidak ada lab yang melayani karena faktor pandemi Covid-19,” jelasnya.
Tahapan berikutnya pada awal 2022 pihaknya bakal melelang detail engineering design (DED) untuk kepentingan pembangunan ruang display UMKM. Proses ini diperkirakan selesai April 2022. Setelah itu dilanjutkan dengan pembangunan fisik. Waktunya sekitar enam bulan. Dari tahapan itu diperkirakan UMKM baru bisa menempati pada akhir 2022 atau awal 2023.
Berbeda dengan Sumadi, Siwi, sapaan akrabnya, menegaskan UMKM yang akan menempati gerai di bekas Hotel Mutiara bukanlah PKL Malioboro semata. Kalaupun PKL Malioboro hendak masuk harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Siwi menegaskan, UMKM diprioritaskan yang punya orientasi naik kelas. Instansinya punya tugas mengadakan pendampingan. Termasuk dalam hal manajemen dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital. (kus/laz)

Nusantara