Masyarakat di DIJ Juga Jangan Keluar

Radar Jogja – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X meminta semua masyarakat DIJ yang ada di perantauan untuk tidak mudik terlebih dahulu. Ia meminta para perantau untuk mematuhi imbauan pemerintah untuk mengurangi penularan Covid-19.
HB X mengatakan, pemerintah pusat dan daerah sudah membuat aturan larangan mudik. Harapannya, aturan itu dipatuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat DIJ. “Saya mohon warga masyarakat mematuhi untuk tidak mudik,” ujarnya kemarin (29/4).
Lebih lanjut gubernur juga meyakini masyarakat DIJ akan mematuhi aturan larangan mudik, sehingga yang dari Jakarta juga tidak bisa keluar. Demikian pula dari Jawa Tengah, juga tidak bisa keluar. Ia juga mengimbau masyarakat DIJ tidak keluar dari DIJ. Namun boleh keluar selama masih dalam wilayah DIJ.
Aturan masyarakat boleh keluar masuk selama dalam DIJ, termasuk berwisata dalam DIJ. Untuk menjaga perbatasan, HB X mengaku akan ada pengetatan dari petugas yang sudah disiapkan. Jika ada pemudik yang lolos pantauan petugas di lapangan karena lewat jalur alternatif, kontrol selanjutnya ada di Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat RT dan RW yang harus diperkuat.
Menurut bapak lima puteri ini, aturan dibuat semata-mata untuk kepentingan bersama menghentikan persebaran Covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Maka diikuti juga dengan adanya satuan perlindungan masyarakat dan jaga warga.
“Bagaimana persebaran mestinya dikuati, makanya ada satlinmas dan jaga warga. Mereka yang mengingatkan untuk memenuhi ketentuan seperti memakai masker dan protokol kesehatan. Nanti kalau diingatkan Bhabinkamtibmas nesu (marah, Red) lebih baik diingatkan temannya sendiri,” tandasnya.
Ketua DPRD DIJ Nuryadi tidak mengeluarkan imbauan khusus untuk para anggota dewan terkait larangan mudik. Ia lebih sepakat dengan pemberlakukan mudik lokal di wilayah DIJ, namun harus dengan protokol kesehatan.
Nuryadi mengatakan, keputusan pemerintah terkait larangan mudik tentu sudah melalui pertimbangan matang. Salah satunya dikhawatirkan terjadi penularan Covid-19 antardaerah, karena tidak semua masyarakat mampu mematuhi proeks dengan ketat.
“Sebenarnya masalah utamanya kan di protokol kesehatan, mampu tidak ketika mudik menjaga prokes dengan ketat. Karena tidak mustahil akan banyak warga dari luar DIJ yang ingin masuk,” katanya
Pemerintah secara resmi telah melarang PNS untuk melakukan mudik keluar DIJ, tetapi bagi anggota dewan, kata Nuryadi, tidak ada imbauan khusus terkait larangan ini. Ia meyakini para anggota DPRD DIJ pasti memahami dan bisa mencerna kebijakan itu dengan baik.
“Apalagi anggota DPRD DIJ kan semuanya orang DIJ, paling mudiknya di dalam DIJ saja. Sehingga kami tidak ada aturan khusus soal larangan mudik bagi anggota dewan,” tandas Nuryadi. (kur/laz)

Nusantara