RADAR JOGJA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Pemuda dan Olahraga (BPO)  DIJ Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga terkait penanganan kasus dugaan korupsi renovasi Stadion Mandala Krida, HB X meminta proses hukum tetap berlanjut.

Gubernur DIJ Hamengkubuwono (HB)X menuturkan, “Ya itu kan persoalan lama.  Ya cepat selesaikan saja supaya tidak berkepanjangan. Proses hukumnya silakan saja,” ujarnya saat ditemui di Kepatihan Jumat  (19/2).

Menyoal jika ada pejabat di Pemda DIJ yang terlihat dalam kasus tersebut, HB X mempersilakan KPK untuk memprosesnya secara hukum. Pasalnya, tindak korupsi masuk dalam kasus pidana.

“Ya ndak papa, kalau memang salah mau apa, tapi kan prosesnya belum sampai di situ,” ucapnya.

Pasalnya, Raja Keraton Ngayogyakarta menghormati proses hukum yang berjalan. Apalagi suatu hal yang bersifat pidana harus diproses secara hukum.

“Tidak apa-apa, ya kan. Kalau memang ada sesuatu yang sifatnya pidana proses saja,” ujarnya.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan dengan sudah adanya pernyataan HB X agar kasus korupsi stadion Mandala Krida itu tuntas, maka seharusnya KPK juga bergerak cepat menyelesaikannya.

Hanya saja, Kamba menyesalkan, sehari setelah penggeledahan KPK di dua kantor dinas terkait proyek itu, ada pertemuan Gubernur DIJ  HB X dengan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada Kamis (18/2) di Komplek Kantor Gubernur Kepatihan.

Pertemuan itu dikemas dengan acara Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Pencegahan) di wilayah DIJ.

“Di tengah penyeldikan KPK atas kasus Stadion Mandala Krida itu, kami berharap pertemuan-pertemuan antara Gubernur DIJ dan Wakil Ketua KPK itu dapat dihindari, hal itu penting agar proses penyidikan yang saat ini masih berlangsung sebagaimana mestinya,” katanya. (sky)

Nusantara