RADAR JOGJA – Perekonomian diprediksi akan membaik setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dan vaksinasi. Syaratnya, masyarakat benar-benar mendukung dua kebijakan tersebut.

Pengamat ekonomi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Sutia Budi mengerem laju persebaran Covid-19 menjadi paling utama dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali, selain mencegah Covid, sejatinya juga merupakan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Saat ini tentu terganggu. Tapi ini akan berdampak positif dalam jangka panjang. Langkah ini merupakan investasi yang sangat berharga,” kata Sutia Budi kepada wartawan.

Dia mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek ini, maka bantuan sosial wajib secepatnya disalurkan. Selain itu, pemerintah perlu kerja cepat dan terukur.

“Vaksinasi sangat dinanti. Kabar baik bahwa fatwa MUI telah menyatakan salah satu vaksin halal dan suci. Tentu sangat melegakan kita semua. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa harus gotong-rotong, bekerja lebih keras lagi. Proses vaksinasi adalah pekerjaan besar, investasi besar,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini kegiatan ekonomi akan tetap berlangsung selama pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali. Dia optimis, ke depan ekonomi akan pulih.

“Kami cukup optimistis dan proyeksi sampai akhir tahun di kisaran 5 persen (pertumbuhan ekonomi),” ujar Airlangga dalam jumpa pers, beberapa waktu lalu.

Beberapa indikator yang mendorong pemerintah optimistis pergerakan ekonomi Tanah Air tetap bertumbuh walaupun ada pembatasan terlihat dari respons Indeks Harga Saham Gabungan yang menguat di level 6.128, begitu juga dengan nilai tukar rupiah.

Di samping itu, Airlangga mengungkapkan bahwa indeks Purchasing Manufactur Index Manufaktur Indonesia juga naik mencapai 51,3 dan beberapa harga komoditi mencapai harga tinggi di antaranya minyak kelapa sawit, batubara, dan nikel.

Vaksinasi kepada masyarakat pun disiapkan pemerintah yang rencananya dimulai pada pertengahan Januari 2021 dan diharapkan memberikan kepercayaan masyarakat setelah sebelumnya membuat perekonomian terpuruk lebih dalam akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah memerhatikan kebutuhan masyarakat yang utama adalah kesehatan, kemudian kedua pemerintah hadir untuk menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya. (*/iwa/ila)

Nusantara