RADAR JOGJA – Persoalan pengangguran di Gunungkidul menjadi salah satu perhatian Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Gunungkidul nomor urut 3, Benyamin Sudarmadi. Itu disampaikannya saat bertemu dengan kelompok masyarakat. Juga dalam debat Putaran II Cawabup Gunungkidul yang diselenggarakan KPU dan dilangsung melalui stasiun TVRI, Selasa malam (3/11).

“Tiga periode saya memimpin wadah organisasi perantau bernama Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG). Saya putra daerah yang mengetahui lapangan kerja ini menjadi kebutuhan utama bagi anak-anak muda, adik-adik saya di Gunungkidul,” kata Benyamin.

Dia menginginkan, jangan sampai ada urban ke kota besar hanya untuk mendapat pekerjaan. “Kalau nanti mendapat kepercayaan masyarakat komitmen itu akan segera saya wujudkan di tahun pertama karena memang itu prioritas program saya bersama Pak Bambang Wisnu Handoyo di Pilkada kali,” sambungnya.

Dia menyebut, sudah ada 18 mitra pengusaha di Jakarta, yang bisa produksi langsung di Gunungkidul maupun siap menampung produk setengah jadi yang dihasilkan dari pekerja Gunungkidul. Dari 18 pengusaha mitra bisnis di Jakarta yang disebut adalah pengusaha nasional ada yang sudah menyanggupi, malah sudah berkomunikasi langsung dengan pihak kelurahan untuk mendapatkan lokasi lahan desa yang cocok, ada yang masih mengkaji ketentuan rencana tata ruang daerah Gunungkidul.

“Malah ada yang sudah meminta untuk dipersiapkan mentalitas sumber daya tenaga kerjanya,” kata cawabup yang juga CEO Kaesa Group itu.

Menurut Benyamin, mempersiapkan kualitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan terlatih dirasakan jauh lebih sulit dibanding mendatangkan investor. Untuk itulah pihaknya giat melakukan banyak pelatihan usaha dari mulai pelatihan teknologi informasi hingga mempersiapkan tenaga kerja yang andal. Belum lama ini cawabup nomor 3 ini juga tampil di depan anak muda yang berminat membuka wirausaha sebagai narasumber exclusive workshop bertema “Golek Duit Ning Gunungkidul ala Mas Ben”.

Duet Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi di Pilkada Gunungkidul dinilai publik sebagai paslon paling kompak. Paslon akrab disebut BaBe (Bambang-Benyamin) paslon juga dinilai paling ideal dalam mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.

Bambang Wisnu Handoyo memilki rekam jejak ahli tata pemerintahan yang selama 20 tahun mendapat kepercayaan Gubernur DIJ Hamengku Bawono X sebagai bendahara daerah Pemprov DIJ, sedangkan Benyamin seorang pengusaha sukses. Publik banyak menaruh harapan duet Babe kedepan dapat menyusun kebijakan lebih strategis dalam pemulihan ekonomi rakyat masa Pandemi Covid-19 yang berdampak bertambahnya pengangguran dan lesunya usaha rakyat.

Namun meskipun dikenal sebagai pengusaha, Benyamin memiliki keunggulan dalam orientasi mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisein. Benyamin mengatakan, tata pemerintahan berbasis teknologi harus sudah berani dimulai Gunungkidul ke depan utamanya untuk kepentingan jalannya monitoring program pemerintah. Tak hanya itu, cawabup berpengalaman tidur di 144 desa di Gunungkidul memiliki komitmen kedepan akan bekerja melayani rakyat mulai jam 6 pagi sebagai wujud membangun ruang dialog tanpa jarak dengan rakyat.

Direktur Lembaga Strategi Nasional (LSN), Aryfa’id, mengatakan, sosok pemimpin ideal menjawab persoalan di Gunungkidul memang kolaborasi birokrat dan pengusaha. Aryfa’id mengatakan, agenda reformasi biorokrasi berjalan saat ini sudah mengarah pada eranya reiventing governance. “Era saat ini yang dibutuhkan sudah mewirausahakan birokrasi atau reiventing governance. Ini yang diinginkan masyarakat tidak cukup hanya memperbaiki tata pemerintahan, tetapi juga memulihkan ekonomi rakyat pasca pandemi covid dengan kaya terobosan dan kaya inovasi,” ungkap Aryfa’id memimin lembaga beberapa kali melaksanakan kajian sosial masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul.

Lembaga Strategi Nasional (LSN) juga fokus bergerak melakukan penguatan di sejumlah desa di Indonesia mengapresiasi tampilnya mantan pejabat Pemprov DIJ Bambang Wisnu Handoyo yang tertantang memilih ikut kontestasi politik di kabupaten yang angka kemiskinannya 16 persen. Menurutnya, Gunungkidul menjadi tantangan tersendiri karena kabupaten terluas di DIJ yang harus banyak menemukan terobosan dan inovasi tata kebijakan keuangan daerah harus lebih besar untuk publik dibanding belanja pegawai.

Aryfa’id menilai, bupati terpilih harus betul-betul menguasi tiga regulasi yakni UU Pemerintah Daerah, UU Desa, UU Keistimewaan DIJ dalam tata kelola pembangunan yang perlu menitiberatkan pada desa.

“Saya lihat paslon nomor 3 lebih memiliki kamampuan utamanya akses terhadap implementasi dari UU Keistimewaan DIJ baik di level Pemkab maupun Pemerintah desa didukung inovasi cawabupnya seorang pengusaha,” pungkas Aryfa’id usai mencermati debat cabup-cawabup KPU Gunungkidul.

Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPC PDI Perjuangan Gunungkidul, Endro Tri Guntoro, menyatakan salah satu keputusan politik menugaskan Bambang Wisnu dan Benyamin untuk pemimpin baru Gunungkidul juga mendasar pada kebutuhan pembangunan dan komitmen memajuan daerah dengan orientasi capaian target yang jelas.

Menurut Endro, mengelola jalannya pemerintahan tidak bisa hanya asal jalan apa adanya, tetapi dibutuhkan terobosan seperti ketersediaan lapangan kerja yang semakin dekat pada genarasi muda, serta titik tekan memperkuat masyarakat ekonomi kreatif UMKM di tengah menggeliatnya sektor pariwisata. “Pariwisata daerah maju juga harus memberi efek kesejahteraan rakyat secara merata,” tegas Endro. (*/naf/ila)

Nusantara