RADAR JOGJA – Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah meminta Gubernur DIJ Hamengku Buwono X untuk mencegah konflik horizontal, pasca terjadinya kerusuhan dalam demontrasi penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menjelaskan, aksi unjuk rasa di DIJ tidak bisa lepas dari permasalahan di level nasional. Yakni pengesahan omnibus law oleh DPR dan presiden. Prosesnya dianggap tidak demokratis, partisipasi publik turut diabaikan. “Ruang partisipasi publik yang tidak dibuka di Jakarta sana yang jadi sumber masalah,” ujarnya.

TEMUI GUBERNUR: Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas (paling kiri) dan Wakil Ketua Umum PB NU Maksum Machfoedz (paling kanan) saat berada di Kompleks Kepatihan.(YUWANTORO/RADAR JOGJA)

Sebagai tokoh nasional, HB X perlu menindak tegas kelompok yang menunggangi aksi protes pengesahaan UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Maka, Busyro meminta gubernur untuk berkoordinasi dengan kepolisian.

“Kami meminta Pak Gubernur sebagai tokoh nasional bisa mengkondisikan kepolisian di Jogja ini, jangan sampai seakan-akan ada kelompok tertentu yang ingin menumpangi demo-demo itu. Seakan-akan itu dibiarkan dan bisa mengarah ke konflik horizontal. Itu yang kami prihatin dan Sultan sepaham akan hal itu,” jelasnya kemarin.

Wakil Ketua Umum PB NU Maksum Machfoedz mengatakan, Muhammadiyah dan NU masing-masing telah melayangkan kritik terkait UU Cipta Kerja. Dalam proses penyusunannya, aspirasi publik tidak tertampung dengan baik.

“Kalau tidak terkomunikasikan dengan pembuat undang-undang maka bisa Anda bayangkan, ya pasti mlengse (tidak sesuai, Red). Substansinya sampai kapan pun kontroversial dan tak memenuhi kehendak semua masyarakat,” tambahnya.

Maksum menjelaskan, gerakan penolakan UU Cipta Kerja jangan sampai menimbulkan konflik horizontal. Hal ini perlu diantisiapasi aparat kepolisian. “Jadi kita harus mengedepankan elegansi dan akhlakul karimah. Jangan sampai menjadi horisontalisasi konflik, harus diantisipasi aparat. Potensi itu harus diredam, kita harus mengendalikan semua,” jelasnya.

Menurut Maksum, keterlibatan semua pihak untuk memiliki kepedulian dapat meredam konflik horizontal. “Hanya saja semua harus punya kesadaran atau tidak akan berpotensi ditumpanginya aksi unjuk rasa oleh pihak-pihak lain,”  tandas Maksum. (tor/laz)

Nusantara