RADAR JOGJA – Sebagai Himayatul Ummah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkret. Untuk melindungi umat Islam dari hal-hal yang buruk. Sebagai Shodiqul Hukumah, MUI sudah menjalankan berbagai program kerja yang saling mengisi dan melengkapi dengan program pemerintah.

Hilmy Muhammad menyebut Kiai Miftah layak pimpin MUI. (JAWA POS FILE)

MUI bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk membantu meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah.

Ulama sekaligus politisi dari Nahdlatul Ulama Hilmy Muhammad menyebut, hasil Rakernas V MUI mendorong seluruh elemen, khususnya pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali memperkokoh Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Insaniyah. Serta memperteguh posisi MUI sebagai Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah. Sejak dibentuk pertama kali, MUI sudah menempatkan dirinya di tengah-tengah. Antara masyarakat dan pemerintah.

“Di masyarakat, MUI berlaku sebagai Himayatul Ummah atau pelindung umat dan bagi pemerintah, menjadi mitra atau Shaqidul Hukumah,” ungkapnya kepada Radar Jogja kemarin (15/9).

Menurut dia, hasil Rakernas MUI ke-V ini mengamanahkan kepada Dewan Pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan, dan transformasi MUI di era Revolusi Industri 4.0. Dengan peran konstruktif Ketua Umum MUI sebagai lokomotifnya.

“Rakernas V MUI juga mengamanahkan penyiapan Munas dengan sebaik-baiknya. hal ini penting dilakukan karena terjadi polarisasi di kalangan umat pasca-Pemilu 2019 akibat perbedaan ijtihad politik,” jelasnya.

Hasil Rakernas MUI V mengamanatkan dan mengharapkan Ketua Umum ke depan dapat menjaga kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana bagi kelanjutan hubungan MUI dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Sosok Ketua umum MUI mendatang, merupakan isu yang sangat penting, strategis, dan akan menentukan arah bangsa ini ke depan. Setidaknya dalam ikut mengawal para pemimpin bangsa, MUI sebagai wadah berhimpunnya ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia, menjadi tumpuan harapan. Ketua umum ke depan diharapkan terbebas dari kepentingan kelompok Islam yang berafiliasi kepada kelompok radikalisme sehingga dapat memecah belah anak bangsa khususnya umat Islam seperti ISIS, HTI dan lainnya.

Munas Ke-10 MUI akan menjadi momentum sangat strategis dalam mengawal NKRI, umat dan bangsa ini ke depan. Karena itu, perlu dipersiapkan evaluasi dan perumusan program yang visioner, dan mengidentifikasi calon ketua umum yang memiliki kualifikasi keulamaan yang mumpuni dan istiqamah. Kandidat atau tokoh yang memiliki peluang besar menjadi ketua umum untuk meningkatkan peran MUI ycffsebagai Shodiqul Hukumah adalah KH Miftachul Achyar.

Sosok yang akrab disapa Gus Hilmy itu menyebut, memang sudah wajar jika Kiai Miftah dicalonkan menjadi ketua MUI pusat. “Kalau terkait usulan itu wajar saja, Kiai Miftachul Achyar itu sekarang ada di Rais Aam NU yang merupakan ormas terbesar di Indonesia,” katanya.

Gus Hilmy menambahkan, kapabilitas Kiai Miftah levelnya sudah nasional. Pengalaman dan pengetahuan Kiai Miftah dinilai sudah sangat mumpuni. “Selama ini juga banyak Kiai besar NU yang ada di MUI pusat,” tandasnya.

Pernyataan tak jauh berbeda diungkapkan oleh MUI DIJ. Melalui sang wakil ketua umum, Malik Madaniy, MUI DIJ menilai wajar-wajar saja jika Kiai Miftah dicalonkan. Menurut dia, semua orang bisa saja dicalonkan bahkan mencalonkan diri menjadi ketua MUI pusat.

Kendati demikian, setiap orang yang dicalonkan maupun mencalonkan diri harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni. Pengalaman serta kemampuan itu dinilai ada pada sosok Kiai Miftah. “Saya kira semua orang boleh saja dicalonkan maupun mencalonkan diri, apalagi Kiai Miftachul Achyar adalah ulama besar tinggal bagaimana nanti yang memilih,” tuturnya. (*/kur/pra)

Nusantara