RADAR JOGJA – Penggunaan aplikasi Jogja Pass tak hanya menyasar para wisatawan. Dalam waktu dekat, Pemprov DIJ akan menerapkan kebijakan ini untuk sektor ekonomi. Khususnya dalam lingkup perusahaan dan pabrik.

Kebijakan ini ditempuh sebagai antisipasi persebaran kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pendataan pekerja di lingkungan kerja tersebut untuk memudahkan pemetaan apabila muncul penularan Covid-19 antarpekerja.

“Dari data kami saat ini ada 67 perusahaan. Semuanya diluar sektor perhotelan dan pariwisata. Jadi perusahaan dan pabrik yang nantinya akan segera diterapkan Jogja Pass. Target Minggu ini,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Aria Nugrahadi dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (3/9).

Pendataan perusahaan didapatkan melalui tim pengawas ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan kebijakan ini sangatlah penting.  Terlebih bagi perusahaan atau pabrik yang memiliki puluhan hingga ratusan pegawai.

Pengawas ketenagakerjaan, lanjutnya, telah memahami karakteristik perusahaan. Mulai dari luar bangunan dan jumlah karyawan. Kaitannya adalah penerapan protokol Covid-19 dalam rutinitas perkantoran.

“Indikasinya ya itu, karyawan yang cukup banyak. Physical distancing di ruang kerja. Kalau dipetakan munculnya 67 perusahaan itu,” katanya.

Penerapan Jogja Pass memanfaatkan QR Code yang terpasang. Cara ini telah ditetapkan di beberapa destinasi wisata dan hotel kawasan Jogjakarta. Aplikasi ini nantinya akan menyimpan data penggunanya. Basisnya adalah nomor induk kependudukan (NIK) milik warga Jogjakarta.

Konsep pengisian data tetap sama dengan destinasi wisata. Pengisian data hanya sekali dan berbasis data tunggal. Sehingga input data tak perlu berulang kali. Berlaku untuk pegawai menetap maupun ekspedisi.

“Perusahaan ada proses loading dan unloading barang. Proses bongkar muat ini tentu perlu diawasi. Apalagi karyawan ekspekfisi memiliki mobilitas tinggi,” ujarnya.

Terkait data, Aria tak menampik akan bertambah. Ini karena upaya pemetaan oleh tim pengawas ketenagakerjaan masih berlangsung. Hanya saja khusus untuk 67 perusahaan ini menjadi prioritas utama penerapan. 

“Beberapa perusahaan, kesadaran protokol kesehatan memang sudah cukup tinggi. Tapi tetap perlu saling mengingatkan disiplin protokol agar kasus di beberapa provinsi lain tak terjadi di Jogjakarta. Seperti munculnya klaster di lingkungan pabrik,” harapnya. (dwi/tif)

Nusantara