RADAR JOGJA – Pemerintah Kota Jogja menerbitkan Surat Edaran terkait panduan tempat ibadah selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan ini menjadi acuan dalam dibukanya kembali rumah ibadah di wilayah Kota Jogja.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menuturkan pengaturan rumah ibadah tidak berdasarkan satuan wilayah. Pertimbangannya kepadatan penduduk sehingga satuan wilayah tidak efektif dipakai sebagai tolok ukur. Kondisi sekitar lingkungan rumah ibadah menjadi acuan persyaratan.

“Maka didasarkan kepada tempat lokasi tempat ibadah. Apakah lingkungan setempat dinilai Gugus Tugas Penanganan Covid-19 memenuhi persyaratan sebagaimana diatur atau belum,” jelasnya, Senin (15/6).

Surat Edaran Wali Kota, lanjutnya, juga bersifat umum. Artinya ada aturan yang dikeluarkan oleh majelis maupun organisasi agama. Dalam aturan tersebut memuat aturan tentang persyaratan sebuah tempat ibadah bisa menjalankan peribadahannya. 

“Ini juga harus dipatuhi. Jadi gugus tugas dalam menilai juga didasarkan atas aturan yang dibuat oleh majelis atau organisiasi keagamaan masing-masing,” katanya. 

Alur pengajuan persyaratan diawali dari Gugus Tugas Covid-19 masing-masing kecamatan. Pengecekan dilakukan bersama Gugus Tugas Covid-19 Kelurahan. Untuk memastikan kelayakan rumah peribadahan dalam memulai aktivitasnya kembali.

Pengecekan meliputi protokol kesehatan Covid-19. Mulai dari sarana dan prasarana bagi para jamaahnya. Mulai dari tempat cuci tangan, pemasangan tanda physical distancing dan anjuran penggunaan masker.

“Sebab nanti juga akan dilihat fasilitas yang disiapkan oleh tempat ibadah bersangkutan. Selebihnya ada juga tempat ibadah yang harus langsung ke Gugus Tugas Covid-19 Kota. Terutama untuk tempat ibadah yang besar dan masuk kategori di dalam wewenang kota, sebagaimana aturan dalam SE,” ujarnya.

Berlakunya SE Wali Kota juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama dan juga Pedoman dari Kantor Kemenag DIJ. Aturan ini juga diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terkait penerapan level Kecamatan turut melibatkan Puskemas dan Kepala KUA setempat. Setiap pengelola rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan aman Covid-19. Turut dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan ketentuan penegakan protokol.

“Selanjutnya Gugus Tugas Covid-19 mendasari data dan informasi dari Puskesmas dan KUA untuk mengeluarkan Surat Keterangan Aman Covid-19. Jadi memang berdasarkan pantauan, tidak asal menerbitkan surat. Kalau tidak layak ya tidak kami beri dulu,” katanya. (dwi/tif)

Nusantara