RADAR JOGJA – Proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Bantul atas nama Sukardiyono masih berjalan. Kini proses tersebut dalam tahap verifikasi administrasi di jajaran pimpinan DPRD Bantul. Surat yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bantul itu telah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Bantul. Selanjutnya, surat tersebut akan dikirimkan ke Gubernur DIJ.

“Nah, terkait finalnya nanti yang memutuskan gubernur bukan kami. Rekomendasi dari Gubernur,” terang Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo.

Politikus PDI Perjuangan mengatakan, persyaratan administrasi PAW mendarat lengkap di tangannya, pada Rabu (27/5). Kemudian, pihaknya menindaklanjuti dengan membentuk tim verifikasi dan telah melakukan rapat bersama pimpinan dan sekretaris dewan.  “Proses administrasi ini kami kirimkan sebelum tujuh hari kerja ke Gubernur dan Bupati,” ungkapnya.

Sebelumnya, persyaratan pengajuan sudah dilayangkan DPC Gerindra beberapa waktu lalu. Namun, saat itu belum memenuhi syarat. Sebab, tidak dicantumkan surat keterangan tidak ada permasalahan sengketa di Mahkamah Kehormatan Partai. “Saat ini sudah lengkap,” tandasnya.

Pengiriman administrasi ke Gubernur nantinya dilampirkan catatan. Bahwa PAW ini dalam proses gugatan. “Tapi bukan ranah kami untuk menyampaikan,” imbuh Hanung.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro menambahkan, pihaknya hanya menindaklanjuti dan melaksanakan amanah sesuai ketugasannya. Selanjutnya, surat harus segera dikirimkan. “Nanti kalau tidak dikirim, justru kami bisa kena gugatan dari partai. Kami tidak berpihak pada siapapun,” ungkap Nur yang juga politikus Partai Gerindra, Rabu (3/6).

Dia mengatakan, proses ini masih panjang. Sehingga, Sukardiyono masih menjabat sebagai anggota dewan.

Sebelumnya, Sukardiyono tersandung polemik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 lalu. Kader Sukardiyono, Politikus Partai Gerindra itu diduga melakukan pergeseran surat suara rekan sedapil dari internal Gerindra yakni Septi Idradewi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meminta agar masa kerja dewan selama lima tahun itu dibagi menjadi dua. Sukardiyono diminta memberikan separuh jabatannya kepada Sefti. Tetapi, ketika itu Sukardiyono menolak. DPP pun, akhirnya membuat putusan mengeluarkannya dari anggota partai.

Tidak terima dengan keputusan DPP, maka Sukardiyono melakukan gugatan kepada Majelis Kehormatan Partai. Kini, proses PAW dan Gugatan masih berjalan beriringan. (mel/bah)

Nusantara