RADAR JOGJA – Harmonisasi data lapangan yang dimiliki Ditjen Bima Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sangat diperlukan sebelum dilakukan sosialisasi proyek tol. Jangan sampai terjadi pertentangan di masyarakat akibat ketidakcocokan data yang dimiliki antara pusat dan pemprov.

“Harmonisasi dan sinkronisasi  sebagai kunci utama. Sebab, bila salah di awal akan menjadi persoalan di lapangan,” kata Plt Sekprov DIJ Arofa Noor Indriani saat ditanya tentang proyek tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen  Jumat (18/10).

Dikatakan, Pemprov DIJ akan berkoordinasi dalam perencanaan. Jangan sampai ada masyarakat yang keberatan atas proyek pembangunan tol tersebut. “Mari dari sisi rencana disiapkan dengan kuat,” katanya.

Kesesuaian data ini juga yang nantinya menjadi acuan untuk penetapan izin penetapan lahan (IPL). Sebab, tim persiapan yang akan dibentuk oleh gubernur DIJ pun nantinya akan bekerja mengevaluasi detail tata ruang yang akan dimanfaatkan oleh proyek tol.

Selain itu, pemprov juga mendorong agar setiap desa telah memiliki peraturan desa (perdes) terkait pemanfaatan tanah kas desa yang terdampak proyek tol. Maka dari itu, setiap desa yang belum memiliki perdes agar segera menyusun demi kelancaran administrasi. “Ini juga menjadi perhatian kabupaten untuk mempersiapkannya,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X belum bisa berbicara banyak berkaitan denga rencana sosialisasi tol. Termasuk pembentukan tim persiapan. “Belum tahu, saya juga baru pulang. Mungkin minggu-minggu ini pembahasannya lebih jelas,” kata HB X.

Sementara Camat Gamping Arif Marwoto meminta kepada pemerintah untuk cermat dalam melakukan sosialisasi. Sebab, tingkat pemikaran masyarakat di pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. “Jangan sampai ada tentangga yang reko-reko,” katanya.

Bagi mereka yang terkena dampak, Arif meminta kepada pemerintah untuk disiapkan segala sesuatunya. Termasuk, kondisi psikis saat mereka harus berpindah tempat dan membangun suasana sosial baru.

Apalagi, dari catatan Kecamatan Gamping, khususnya Trihanggo, akan menjadi junction atau pertemuan tol Bawen-Jogja dan Jogja-Solo. Termasuk juga tol yang terhubung ke arah Kulonprogo.

Tercatat di Trihanggo ada 64 bidang seluas 3,4 hektare terdampak tol. Sedangkan pemukiman yang terdampak berjumlah 24 rumah. “Mohon disiapkan segala sesuatunya agar masyarakat nantinya seperti apa,”  jelasnya. (bhn/laz)

Nusantara