JAKARTA – Praktik kampanye hitam hingga fitnah dalam Pilpres kali ini makin tidak beretika. Yang terakhir fitnah berupa foto kondom bergambar pasangan capres-cawapres pasangan 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Polisi diminta segera mengusut penyebaran foto tersebut karena sudah kelewat batas.

“Cara-cara biadab dan tidak beretika seperti itu tidak boleh ada toleransi sedikitpun. Harus dibasmi. Tidak boleh berkembang menjadi budaya politik di Indonesia,” ujar Wakil Sekjen Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim dalam pers rilis Minggu (10/3).

Politisi NasDem itu heran yang selalu menjadi sasaran kampanye hitam dan tidak beretika adalah pasangan Jokowi-Amin. Taslim menilai penyebaran foto kondom tersebut pasti dilakukan secara sengaja untuk merusak citra Jokowi-Amin.

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin ini juga menegaskan, NasDem mengecam sangat keras perilaku kampanye seperti itu. “Kampanye model itu sudah tergolong hitam dan kotor dengan niat menjatuhkan lawan,” tegasnya.

Bahkan kader NasDem tersebut mencurigai, praktik kampanye kotor seperti itu tidak hanya merusak citra paslon nomor urut 01. Tapi berniat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Bukan tidak mungkin cara-cara seperti itu akan membangkitkan fanatisme paslon kemudian masyarakat diadu domba dan pecah belah.

“NasDem berharap polisi harus sangat serius mengusut ini. Siapapun pelakunya harus dihukum. Kalau pun rakyat biasa,tetap harus diproses. Jangan sampai dimaafkan dengan alasan mereka hanya diperalat,” katanya.

“Agar menjadi pelajaran bagi siapa saja bahwa setiap tindakan ada konsekwensi hukum. Jangan mudah disuruh-suruh dengan iming-iming tertentu,” lanjutnya.
Semestinya, tambah Taslim, pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden jadi wahana demokrasi yang bermoral, beretika dan sehat. Masa kampanye, harus menjadi momentum pemaparan program, visi dan misi para kandidat. Agar publik mempunyai gambaran mengenai para calon pemimpin.

“Kami sungguh-sungguh mengecam bahkan mengutuk praktik seperti ini. Sudah melewati batas. Tidak beretika sama sekali. Karena itu penegakan hukum harus berjalan,” tegasnya lagi. (cr8/pra/ong)

Nusantara