BANDUNG – Memasuki 2019 ini proses pembangunan konstruksi di DIJ tengah digalakkan. Sejumlah proyek besar sedang dikebut pengerjaannya. Sebut saja pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) serta pembenahan arus lalu lintas di beberapa titik ruas jalan.

Hal itu pun diprediksi berpengaruh besar terhadap perkembangan kredit konstruksi di Jogjakarta. “Sedikit banyak itu akan berpengaruh pada bank-bank besar yang ikut dalam sindikasi pembangunan proyek-proyek tersebut,” ujar Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemda Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 3 Jawa Tengah dan DIJ Dedy Patria, saat mengisi workshop dan gathering wartawan di Trans Convention Center 2, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/2).

Menurutnya, kondisi ini mau tidak mau berdampak pada jumlah pembiayaan yang besar untuk konstruksi, akan turut menaikkan kredit di daerah. Terlebih dalam proyek konstruksi, bank-bank besar atau tuan rumah juga ikut dalam sindikasi tersebut.

Kendati demikian, Dedy belum bisa memastikan berapa besar persentase pengaruh yang akan terjadi dalam dalam aktivitas konstruksi itu.

Berdasarkan data yang telah dihimpun OJK, dalam kurun tiga tahun terakhir, DIJ mengalami kenaikan persentase kebutuhan pembiayaan konstruksi. Pada 2016 misalnya, persentasenya adalah 12,63 persen. Lalu naik pada 2017 menjadi 22,88 persen. Serta pada 2018 naik lagi menjadi 24,76 persen.

Kenaikan persentase kebutuhan pembiayaan konstruksi ini tak hanya dipengaruhi oleh pengembangan bandara, tapi juga pembangunan jalan hingga proyek strategis berdampak nasional.

Pada 2019 ini, OJK telah menetapkan beberapa kebijakan khususnya di wilayah Jateng dan DIJ. Diantaranya yakni mendorong alternatif pembiayaan di sektor pasar modal, peningkatan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperluas akses keuangan. Serta, mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( TPAKD), peningkatan efisiensi juga  daya saing Industri Jasa Keuangan (IJK).

Direktur Humas OJK Hari Tangguh Wibowo mengatakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan OJK butuh sosialisasi dan edukasi dari berbagai stakeholder. “Agar semua kebijakan bisa optimal dilakukan,” katanya.

Oleh sebab itu pihak OJK melibatkan media agar informasi terkait kebijakan bisa disebarluaskan. (cr9/din/mg1)

Nusantara