JAKARTA – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar Rakernas yang diikuti 1.500 peserta dari tingkat Dewan Perwakilan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Perwakilan Daerah (Kabupaten/kota).

Acara ini juga diikuti peninjau yang terdiri dari para ulama, pengurus DPP, pengasuh pondok pesantren, dan sekolah yang berada di bawah naungan LDII.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang untuk membuka Rakernas ini. Dalam kesempatan itu Jokowi mengingatkan Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar, sekaligus menyimpan perbedaan yang besar.

“Wilayah Indonesia setara perjalanan dari London ke Istambul, kita memiliki 714 suku, 1.500 bahasa, dan keragaman suku dan budaya. Bandingkan negara ini dengan negara lain, terlihat betapa Indonesia bangsa yang besar. Namun ingat, ancaman perbedaan juga besar,” ujar Jokowi.

Presiden mengingatkan jangan sampai bangsa ini pecah hanya karena Pilkada, Pileg, dan Pilpres. “Kampanye politik yang didasari kebohongan, hoax, dan fitnah hanya memecah belah bangsa ini,” ujarnya.

Presiden mengingatkan, energi bangsa ini seharusnya diarahkan untuk menyambut perubahan dunia yang cepat. Era indutri 4.0 merupakan era yang sangat dinamis perubahannya. Sejak revolusi industri pertama, telah terjadi 3.500 perubahan dalam industri 4.0. Mulai dari kecerdasan buatan, otomatisasi robot, cryptocurrency, bitcoin, hingga virtual reality, dan 3D printing.

“Meskipun luar biasa, membuat pekerjaan makin cepat namun membawa dampak negative pula. Untuk itu, kita harus mempersiapkan bangsa Indonesia mengantisipasi sekaligus memanfaatkan kecanggihan teknologi di era industri 4.0,” papar Jokowi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam mengungkapkan, acara ini sangat strategis karena bertepatan dengan tahun politik.

“Untuk itu, kami menggelar Rkernas untuk mengumpulkan aspirasi dari bawah yang bisa menjadi masukan bagi para capres. Jadi Pilpres bukan ajang komunikasi searah dari para kandidat. Justru ini waktu yang baik bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.

Menurut Abdullah Syam, lima tahun masa pemerintahan presiden, masyarakat bisa merasakan langsung dampak program kerja. Maka masyarakat berhak memberikan masukan dan mengevaluasi untuk perbaikan. Siapapun presidennya nanti. (ila)

Nusantara