grafis-pencucian-uang
Wujudnya InvestasiHotel dan ApartemenJOGJA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mencu-rigai DIJ sebagai tempat sasaran pencucian uang
Modus praktik kejahatan tersebut berupa pambangunan hotel-hotel berbintang dan apar-temen. Asisten Deputi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Brigjen Pol Widiyanto menegaskan, maraknya pembangunan pro-perti di DIJ, utamanya berupa apartemen dan hotel, pantas dicurigai. Bahkan dia menengarai, uang yang digunakan untuk membangun hotel dan apartemen itu masuk pencucian uang.
“Untuk menghindari kecuri-gaan, transaksi mereka lewat bank asing sehingga, tidak mu-dah terdeteksi,” ungkap Widi-yanto usai menggelar koordinasi dengan Pemprov DIJ di Kepatihan kemarin (23/10).Terkait kecurigaan tersebut, saat ini Kemenkopolhukam ber-sama dengan kepolisian tengah melacak orang-orang yang di-duga melakukan pencucian uang tersebut. “Biasanya memakai nama orang lokal (Jogja), bukan orang luar,” tandasnya.
Kemenkopolhukam, lanjut dia, telah mengantongi modus pen-cucian uang tersebut. Uang yang digunakan untuk pembangunan hotel dan apartemen diduga hasil dari kejahatan. “Uang ter-sebut ditransfer lewat bank asing. Uang tidak bener dari sana (luar negeri). (Kemudian) jadi hotel di sini,” katanya.
Untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, Kemenkopolhukam telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya melibatkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIJ. Mereka ini yang akan be-kerja di DIJ untuk menindaklanj-uti setiap ada dugaan orang asing melakukan pencucian uang.
“Dalam melacak masalah ini, kami juga kerja sama dengan Interpol. Dalam kerjanya, me-reka akan memberitahukan jika ada transaksi keuangan mencu-rigakan,” imbuhnya. Sebelumnya, Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) juga men-cium aroma tak sedap di balik menjamurnya pembangunan sejumlah hotel dan apartemen di Jogja. Lembaga antirasuah itu mencurigai adanya ketidakbe-resan di balik mulusnya pemberian izin hotel maupun apar-temen di DIJ.
KPK juga mewanti-wanti agar para penyelenggara negara di daerah berhati-hati berhubung-an dengan pengusaha. Lolosnya izin-izin hotel, apartemen, dan pusat-pusat perbelanjaan tak jarang disertai janji-janji atau iming-iming dari pengusaha berwatak busuk. “Watak pengusaha itu kalau sudah diberi izin, tidak sekadar mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih pasti di-sertai pemberian fee (suap). Ini kami temukan di beberapa tem-pat,” ungkap Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas beberapa waktu silam.
Menurut Busyro, pemberian fee itu merupakan kompensasi atas diberikannya kemudahan. Dari pemetaan KPK, izin yang biasa dimainkan antara lain ter-kait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pengalihan fungsi lahan, pemanfaatan sum-ber daya air, dan lain-lain. “Fee itu nilainya miliaran rupiah. Di beberapa daerah, kalau wali kotanya sulit ditembus, lalu pin-tunya bisa lewat istri wali kota,” ungkap Busyro.
Ketua KPK Periode 2010-2011 itu juga mengungkapkan bebe-rapa temuan KPK. Di satu dae-rah ada kepala daerah yang boleh dibilang bersih dari penya-lahgunaan APBD dan APBN. Namun ternyata setelah ditelisik, pejabat tersebut banyak memain-kan berbagai pemberian izin-izin.
Terkait pemberian izin itu, Busyro mengajak semua elemen masyarakat termasuk parpol bersikap kritis. Perlu ditanyakan izin seperti Amdal itu apakah telah melalui serangkaian pen-gujian yang benar. Dengan de-mikian, izin yang diberikan bukan sekadar memenuhi sya-rat administrasi di atas kertas, alias abal-abal.
“Tolong itu diawasi. Masyara-kat harus kritis, jangan mau dikibuli. KPK juga siap turun tangan,” ungkapnya. Salah satu langkah pencegahan korupsi, terang Busyro, mem-pertanyakan transparansi pem-berian izin-izin hotel dan apar-temen tersebut ke pemerintah daerah. Masyarakat berhak mengetahui informasi itu. Apa-lagi, UU menjamin adanya ke-terbukaan informasi publik. “Masyarakat berhak tahu,” tegas mantan ketua Komisi Yudisial ini. (kus/jko/ong)

Nusantara