GODEAN – Kaum tuna netra mengeluhkan desain surat suara dan template untuk keperluan pemilihan presiden pada 9 Juli. Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sleman Pardiyono mengatakan, template dan surat suara tidak dilengkapi ciri khusus yang memudahkan penyandang tuna netra dalam menggunakan hak pilih. Dengan begitu, penyandang cacat mata bisa mandiri di bilik suara, tanpa pendamping. Itu demi menjamin independensi dan kerahasiaan suara kaum tuna netra. “Sekecil apapun cirinya itu penting agar kami tidak salah mencoblos,” ungkapnya di sela sosialisasi pilpres oleh petugas KPUD Sleman di Godean kemarin (6/7).
Ciri yang dimaksud Pardiyono, misalnya, potongan kecil pada salah satu ujung kertas dan template. Atau tanda yang bisa diraba dengan jari. “Tanpa tanda khusus, surat suara bisa terbalik saat dimasukkan template. Jika begitu pasti pilihannya keliru,” papar Pardiyono. Pria paruh baya itu juga menpermasalahkan kode angka yang tertera di bawah nama pasangan calon yang tak menggunakan huruf braile. Menurut Pardiyono, angka tersebut mirip penomoran menggunakan abjad Romawi. “Hal itu justru menyulitkan tuna netra yang bisa membaca huruf braile,” ungkapnya.
Pardiyono tidak menolak adanya pendamping dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang membantu kaum tuna netra saat akan mencoblos. Tetapi dia khawatir kemungkinan KPPS tidak netral. Dan mengarahkan pada salah satu paangan capres-cawapres. “Terus terang masalah itu yang kami takutkan. Itu akan mengurangi hak suara kami,” ujarnya. Anggota KPUD Provinsi DIJ Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat Farid B Siswantoro mengklai, surat suara untuk pilpres sudah dicetak untuk memudahkan pemilih berkebutuhan khusus (difabel). ” Kalau harus menyobek pinggiran surat suara berarti menyobek surat suara di seluruh Indonesia,” dalihnya.
Terkait tanda nomor pasangan calon, Farid berdalih untuk memudahkan tuna netra yang tak bisa baca huruf braile. Menurut dia, tanda itu berupa balok satu dan balok dua, sebagai tanda untuk nomor urut satu dan dua. “Itu kebijakan KPU,” ucapnya.(yog/din)

Nusantara