JOGJA – Isu pemberantasan korupsi di daerah menjadi perhatian Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bahkan koalisi tersebut mengajak mahasiswa dan anak muda ikut mengawasi berbagai kasus korupsi di daerah, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). “Selama ini enegi mahasiswa lebih banyak tercurah untuk isu- isu korupsi tingkat nasional. Sedangkan banyak dugaan korupsi APBD luput dari pantauan,” ungkap Sekretaris Koalisi Merah Putih Provinsi DIJ Nazaruddin saat dialog dan deklarasi Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi Jogjakarta (LMAKJ) dan Koalisi Pemuda Istimewa di Rumah Merah Putih Jalan Pattimura Kotabaru Jogja, kemarin (3/7).
Menurut Nazar, mahasiswa harus lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di daerah. Sebab, mahasiswa punya peran strategis mengawal penyusunan dan pelaksanaan APBD. Peran pengawasan itu sebetulnya bukan hanya dimiliki sejumlah LSM antikorupsi saja. “Mahasiswa harus turun ,” katanya.
Dikatakan, banyak kasus dugaan korupsi mengemuka di DIJ. Salah satunya perkara hibah Persiba yang mengundang perhatian masyarakat. “Peran mahasiwa harus ikut mengawasi birokrasi dan ikut menyerahkan data-data ke aparat penegak hukum,” ucap wakil ketua DPW PAN DIJ ini.
Koordinator Relawan Tim Merah Putih Dwiyanto Aksan Hudi menambahkan potensi korupsi di tingkat lokal jarang terekspose di media karena mahasiswa kurang maksimal mengawal isu- isu pemberantasan korupsi di daerah. ” Di Kota Surakarta ada tiga kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara seperti pembangunan Pasar Gede, mobil Esemka, dan relokasi PKL,” paparnya.
Ketua Umum Tim Merah Putih Pemenangan Provinsi DIJ Herry Zudianto mengatakan, selama menjabat wali kota Jogja pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah yang bersih dari korupsi. “Kita mendapatkan Bung Hatta Award,” cerita Kang Herry sapaan akrabnya. Kang Herry menjelaskan, penghargaan itu diberikan karena indeks korupsi di Kota Jogja termasuk yang terendah. “Lebih bagus dibandingkan Kota Surakarta. Tapi lebih menggema di Surakarta karena blow up media,” bebernya. Ketua Umum LMAKJ Suaidi Rahman mengatakan, korupsi muncul karena pengaruh internal dan eksternal. Akibat faktor tersebut korupsi kemudian seakan-akan dianggap kewajaran. (eri/din)

Nusantara