JOGJA – Kabar perpecahan di tubuh internal GP Ansor direspons PW GP Ansor DIJ. Badan otonom (Banom) NU ini menegaskan, posisi Anshor dalam Pilpres 2014 netral alias tidak berpihak pada pasangan capres-cawapres tertentu. Sikap ini diambil sesuai instruksi PB NU melalui yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3208/C.I.33/06/2014 dengan judul Taushiyah Khashshah bagi Nahdliyyin dan Nahdliyyat yang diterbitkan pada 2 Juni 2014.
Surat itu ditandatangani empat pucuk pimpinan PBNU. Yakni, pelaksana tugas (Plt) Rais ‘Aam PBNU KH A Mustofa Bisri, Katib ‘Aam PBNU Dr KH A Malik Madaniy MA, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud. “GP Ansor ingin pelaksanaan pilpres 2014 berjalan aman, damai, jujur, dan adil sesuai prinsip demokrasi,” kata Ketua PW GP Ansor DIJ Fairuz Ahmad dalam konferensi pers di RM Bale Ayu Timoho, kemarin (26/6).
Fairuz menerangkan, keputusan GP Ansor Mojokerto yang mendapuk Calon Presiden RI Prabowo Subiyanto sebagai anggota kehormatan Barisan Serba Guna (Banser) melanggar AD/ART organisasi. Sebab, pemberian kartu anggota kehormatan tidak sesuai mekanisme yang berlaku. “PB GP Ansor tidak bertanggung jawab karena anggota kehormatan tidak atas persetujuan PB GP Ansor,” tambahnya.
Meski organisasi bersikap netral bukan berarti pengurus Ansor dan Nahdliyin dilarang berpolitik. Pengurus NU dan Banom boleh mendukung pasangan capres-cawapres yang dikehendaki. Secara pribadi, Fairuz mengaku mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini.”Pilihlah pemimpin yang menjamin tegaknya sendiri-sendi Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan menjamin keutuhan NKRI,” tandas Fairuz. (mar/din)

Nusantara