RIYADH, 22 Maret 2026 – Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengusir atase militer Iran beserta empat staf Kedutaan Besar Iran di Riyadh.
Keputusan tegas ini diumumkan Kementerian Luar Negeri Saudi pada Sabtu (21/3/2026), dengan memberi waktu 24 jam bagi para diplomat tersebut untuk meninggalkan wilayah kerajaan.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, kelima personel tersebut – termasuk atase militer, asisten atase militer, dan tiga anggota staf misi – dinyatakan sebagai persona non grata.
Alasan utama pengusiran adalah serangan berulang kali menggunakan rudal dan drone dari Iran yang menyasar wilayah Saudi, termasuk fasilitas energi dan infrastruktur penting.
Pengumuman ini muncul di tengah eskalasi konflik regional pasca-operasi militer besar-besaran AS dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026.
Serangan balasan Iran telah menargetkan berbagai lokasi di Saudi, termasuk pelabuhan Yanbu (pusat ekspor minyak utama) dan fasilitas kilang minyak, yang memicu kerusakan signifikan dan meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk.
Langkah Saudi ini menandai pembalikan tajam dari upaya rekonsiliasi sebelumnya yang difasilitasi China pada 2023.
Kini Riyadh tampak semakin selaras dengan kepentingan AS dan Israel dalam menghadapi ancaman dari Teheran serta kelompok proksi seperti Houthi di Yaman.
Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan bahwa serangan lanjutan dari Iran akan memiliki konsekuensi signifikan bagi hubungan bilateral saat ini maupun di masa depan.
Riyadh juga menyatakan tekad untuk membela wilayahnya dengan segala cara yang diperlukan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Iran belum memberikan tanggapan resmi terkait pengusiran tersebut.
Namun, akun-akun media sosial pro-Iran ramai membahas isu ini, dengan sebagian besar mengecam langkah Saudi sebagai bagian dari “poros agresi” Barat di kawasan.
Situasi di Timur Tengah terus memanas, dengan potensi dampak besar terhadap stabilitas harga minyak dunia dan keamanan jalur perdagangan internasional, terutama Selat Hormuz yang sempat ditutup Iran sebagai respons atas konflik. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin