Irwasum Polri Tegaskan Kasus Penyadapan oleh Listyo Sigit Prabowo Bukan Kebijakan Institusi

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan, dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Asep mengatakan, pemeriksaan terhadap personel yang terlibat dalam perkara tersebut saat ini tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
"Saat ini proses pemeriksaan sedang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri dan Divpropam Polri," kata Asep di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, Itwasum Polri turut mengawasi jalannya pemeriksaan untuk memastikan penanganan perkara berlangsung secara profesional dan proporsional.
Menurut Asep, Polri sebenarnya telah memiliki aturan yang secara khusus mengatur mekanisme penyadapan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 mengenai tata cara pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri.
Baca Juga: Manchester United 3-2 Roma, Sempat Tertinggal Dua Gol, Setan Merah Comeback dan Raih Kemenangan
Aturan itu menjadi pedoman agar setiap kegiatan penyadapan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Sehingga hal yang sedang didalami saat ini, murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," tegasnya.
Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ketiganya yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur pada periode 2025 hingga 2026.
Modus yang digunakan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Nomor telepon yang menjadi sasaran disebut mencakup milik Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Tidak hanya penyadapan, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Dijerat UU KUHP dan ITE
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Asep Safrudin menyebut proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Bareskrim memastikan penanganan perkara akan terus dilanjutkan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan kepolisian yang seharusnya digunakan untuk mendukung penegakan hukum. Pengawasan internal Polri pun menjadi perhatian untuk memastikan dugaan pelanggaran oleh personel tidak mencerminkan kebijakan maupun praktik resmi institusi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




