Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Bekasi Resmio DItahan KPK, Uang Suap Mengalir Miliaran

M
Penulis: Magang Radar Jogja❯
Bupati Bekasi resmi ditangkap KPK (20/12/2025).
Bupati Bekasi resmi ditangkap KPK (20/12/2025).

RADAR JOGJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, terkait dugaan suap izin proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.


Advertisement

Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).

Selain Ade dan HM Kunang, KPK juga menetapkan pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Advertisement

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan Ade Kuswara diduga menerima suap dan penerimaan lainnya dengan total mencapai Rp14,2 miliar.

Kasus ini bermula setelah Ade terpilih sebagai Bupati Bekasi dan menjalin komunikasi dengan Sarjan, yang merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Dalam kurun waktu sekitar satu tahun sejak Desember 2024, Ade disebut rutin meminta uang muka atau ijon proyek kepada Sarjan melalui perantara ayahnya, HM Kunang.

Advertisement

Total uang ijon yang diberikan Sarjan kepada Ade dan Kunang mencapai Rp 9,5 miliar, yang diserahkan dalam empat kali penyerahan melalui perantara.

Selain uang ijon tersebut, sepanjang tahun 2025 Ade Kuswara juga diduga menerima aliran dana lain dari sejumlah pihak dengan total Rp 4,7 miliar.

Dengan demikian, total penerimaan yang diterima Ade mencapai Rp 14,2 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 200 juta di rumah Ade Kuswara.

Uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari Sarjan yang belum sempat digunakan.

Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

KPK menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam praktik suap dan pengaturan proyek di Kabupaten Bekasi.

Nama: Raka Adichandra
Sumber: KPK, Berbagai Sumber

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Empat Proyek Infrastruktur Rampung, Diklaim Bisa Pacu Ekonomi Warga Bantul

Empat Proyek Infrastruktur Rampung, Diklaim Bisa Pacu Ekonomi Warga Bantul

Empat proyek pembangunan yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bantul resmi diselesaikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat. Berupa Jalan Bangunjiwo-Kasihan, Jembatan Pucunggrowong Imogiri, Balai KB Imogiri, ...

Meski BBM Naik, DPUPKP Kota Jogja Pastikan Proyek Perbaikan Jalan Tetap Lancar

Meski BBM Naik, DPUPKP Kota Jogja Pastikan Proyek Perbaikan Jalan Tetap Lancar

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tidak berdampak pada proyek perbaikan jalan. Sejumlah rencana proyek pun ...

Dinas PUPESDM DIY Alokasikan Anggaran Sebesar Rp 31 Miliar untuk Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas PUPESDM DIY Alokasikan Anggaran Sebesar Rp 31 Miliar untuk Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY. Tahun ini kegiatan pemeliharaan menjadi konsentrasi, di samping sejumlah pekerjaan rekonstru

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer