Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oknum Anggota DPRD Bantul Bebas Usai Restorative Justice

E
Penulis: Editor News❯
DAMAI : Jumpa pers di Mapolda DIJ, Kamis (24/11) terkait upaya restorative justice pada perkara penipuan dan penggelapan di Bantul. (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
DAMAI : Jumpa pers di Mapolda DIJ, Kamis (24/11) terkait upaya restorative justice pada perkara penipuan dan penggelapan di Bantul. (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Pada bulan Oktober lalu, Enggar Suryo Jatmiko (ESJ) yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Bantul ditahan usai melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dia sempat mendekam di penjara beberapa hari.

Enggar lalu bebas usai ketiga korbannya menunjukkan bukti pelunasan kerugian yang telah dibayar. Ketiganya menerima penggantian uang sesuai dengan yang dilaporkan. Korban pertama menerima Rp 75 juta, korban kedua menerima Rp 40 juta, dan korban ketiga menerima Rp 150 juta.

“Pengembalian dilakukan pada 11 Oktober. Telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kerugiannya sudah dikembalikan semuanya dan perkara tersebut dilakukan gelar perkara untuk dihentikan penyidikannya pada tanggal 15 November,” jelas Wadireskrimum Polda DIJ AKBP Tri Panungko saat jumpa pers di Mapolda DIJ, Kamis (24/11).

Dia menjelaskan, upaya restorative justice ini merupakan inisiatif dari pihak tersangka dan korban. Hal ini karena korban semata-mata hanya ingin uangnya kembali. Meski kasus ini telah dinyatakan selesai, tetapi Polda DIJ tetap menerima dan menindaklanjuti laporan jika masih ada korban yang merasa dirugikan. 

Tri mengungkapkan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mengajukan restorative justice. Diantaranya, tindak pidana tidak menimbulkan keresahan, tidak berdampak pada konflik sosial dan tidak berpotensi memecah belah bangsa. Selain itu juga tidak bersifat separatis, dan bukan tindak pidana narkoba maupun yang berkaitan dengan nyawa. 

“Kami menunggu apabila ada korban-korban lain yang merasa pernah menjadi korban tindak pidana ini untuk melaporkan kepada kami. Karena kami tidak bisa tahu satu persatu siapa yang ditipu, digelapkan,” katanya.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, jika syarat-syarat terpenuhi maka upaya restorative justice akan dikedepankan.

Dia memastikan restorative justice bukan inisiatif dari polisi. Justru berasal dari pihak yang berperkara. Untuk kemudian saling mencari kesepakatan.

“Polisi memfasilitasi proses restorative justicenya. Kemudian penyelesaian pembayaran kerugian itu tidak dilakukan di kantor polisi, tetapi kesepakatan antara terlapor dan pelapor,” ujarnya. (isa/dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polemik Aturan Jarak Toko Kelontong, Sekitar Seribu Warga Madura Geruduk Polresta Jogja

Polemik Aturan Jarak Toko Kelontong, Sekitar Seribu Warga Madura Geruduk Polresta Jogja

Sekitar seribu warga perantauan asal Madura yang tergabung dalam Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) bersama paguyuban Toko Kelontong Madura mendatangi Markas Polresta Yogyakarta, Senin (12/10/2026). Kedatangan massa..

Hadirkan Restorative Justice di Tingkat Kalurahan, Pemkab Kulon Progo Segera Bentuk Pilot Project Kampung Redam

Hadirkan Restorative Justice di Tingkat Kalurahan, Pemkab Kulon Progo Segera Bentuk Pilot Project Kampung Redam

Pemkab Kulon Progo berencana membentuk Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam). Pembentukan kampung ini dirancang untuk menangani potensi konflik dan permasalahan sosial dengan restorative justice di tingkat kalurah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer