Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Korupsi Bansos adalah Kejahatan Luar Biasa

A
Penulis: Administrator❯
Eko Suwanto. (PDIP KOTA JOGJA FOR RADAR JOGJA)
Eko Suwanto. (PDIP KOTA JOGJA FOR RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Langkah kepolisian dalam penegakan hukum untuk memproses dugaan penggelapan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bantul layak diapresiasi.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menegaskan proses hukum dugaan penggelapan dana bansos di Bantul penting agar hak keluarga penerima manfaat bisa dipenuhi.  ”Korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa dan melukai rasa kemanusiaan. Tangkap dan penjarakan maling bansos sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, agar ada efek jera," kata Eko Suwanto, Jumat (19/6).

Menurutnya, jika ditemukan indikasi pidana, segera koordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk diproses. Prinsipnya dana bansos tidak boleh dicolong. Bansos harus disusun dengan data dan fakta yang benar. ”Ajak masyarakat juga untuk awasi distribusi bansos agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi,” katanya.

Sejumlah kasus dugaan penggelapan dana dilaporkan terjadi di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. Kasus serupa diduga juga terjadi di Desa Canden, Kecamatan Jetis, Bantul. Seorang pendamping diduga menggelapkan dana bansos selama kurun 2017 hingga 2020.

Kepolisian Resort Bantul, saat ini tengah memproses adanya dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 8,85 juta milik dua keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan oleh E, salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dusun Puron, Desa Trimurti, Srandakan.

Sebanyak lima orang, dua adalah pejabat di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut.

”Kedua pejabat Dinsos Bantul yang diperiksa yaitu Koordinator PKH Rini Natalina dan Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Jazim Ahmadi,” jelas Eko.

Bansos yang dialokasikan untuk masyarakat harus bisa dipastikan tersalurkan dengan benar kepada seluruh penerima manfaat. ”Jangan sampai ada yang berlaku korup di tiap prosesnya,” tegasnya. (kus/ila)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Siasati Mahalnya Produk Pabrikan, Kelompok Budi Daya Ikan di Tempel Diajari Pembuatan Pakan Mandiri

Siasati Mahalnya Produk Pabrikan, Kelompok Budi Daya Ikan di Tempel Diajari Pembuatan Pakan Mandiri

Kelompok Budi Daya Ikan di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Kabupaten Sleman mendapatkan pelatihan cara pembuatan pakan secara mandiri. Langkah ini menjadi solusi di tengah harga pakan pabrikan yang terus merangkak naik.

Awal Januari 2027, DPRD DIY Boyongan ke Gedung Baru

Awal Januari 2027, DPRD DIY Boyongan ke Gedung Baru

Pengerjaan fisik pembangunan gedung DPRD DIY di Jalan Kenari, Umbulharjo, Jogja melampaui target dari perencanaan. Sampai dengan minggu ke-87 atau per Minggu 15 November 2026, realisasinya mencapai 96,93 persen.

Perbaikan Mandala Krida, DPRD DIY Anggarkan Rp 2,1 Miliar untuk DED: Itu Baru Asumsi...

Perbaikan Mandala Krida, DPRD DIY Anggarkan Rp 2,1 Miliar untuk DED: Itu Baru Asumsi...

DPRD DIY mengalokasikan asumsi anggaran Rp 2,1 miliar dalam APBD 2027 untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) perbaikan Stadion Mandala Krida. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan fisik stadion baru ..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer