RADAR JOGJA – Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik Hari Raya Idulfitri 2021. Larangan mudik berlaku pada 6 sampai 17 Mei mendatang. Menyikapi hal itu, Bupati Purworejo Agus Bastian mengimbau warga Kabupaten Purworejo perantauan untuk tidak mudik. Mereka harus menataai peraturan.

Sebelumnya, Bastian menyebutkan Pemerintah Kabupaten Purworejo akan bekerja sama dengan jajaran terkait guna memastikan anjuran pemerintah itu dapat berjalan dengan baik. “Kami akan bersama-sama dengan jajaran terkait untuk memastikan warga perantauan tidak mudik ke Purworejo. Tolong berikan pengertian kepada keluarga perantauan untuk bersabar,” ujar Bastian saat mengikuti salat tarawih di Masjid Amirul Mukminin Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Selasa (20/4) seperti dilansir dari Radar Purworejo.

Sementara itu, pakar epidemiologi UGM Jogjakarta Riris Andono Ahmad menyebutkan, larangan mudik tersebut akan efektif jika juga ada pembatasan mobilitas. Sebab, mobilitas masyarakat cenderung tinggi saat lebaran. Misalnya, menjadikan sebagai ajang bersilaturahmi dan banyak yang berwisata.

“Peningkatan kasus Covid-19 akan tetap terjadi meskipun ada mudik maupun tidak mudik. Peluang penyebaran menjadi sangat besar ketika tidak ada pembatasan atau larangan mobilitas dalam populasi sementara transmisi virus semakin meluas,” ujarnya.

Dia menyebutkan, kebijakan tersebut juga akan efektif jika dilakukan sejak awal pandemi. Sebab, saat ini transmisi telah terjadi di hampir seluruh kota besar Indonesia. ”Mudik atau tidak mudik pasti akan terjadi peningkatan kasus. Bukan berarti tidak ada efeknya. Tetapi, mudik dilarang pun kalau mobilitas tidak dilarang tetap sama saja,” jelasnya.

Dikatakan, pemerintah perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi Covid-19. Yakni, memberlakukan pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bergantian sesuai dengan situasi.

Ketika penularan Covid-19 meluas sebaiknya dilakukan pembatasan atau pengetatan mobilitas. ”Kuncinya tahu kapan mengetatkan, kapan melonggarkan, dan pembatasan seperti apa yang harus dilakukan,” tegas Riris.

Untuk itu, pemerintah perlu tegas dan konsisten dalam menegakkan peraturan. Masyarakat juga harus sadar mengurangi mobilitas agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi transmisi Covid-19 dalam populasi secara cepat. (han/amd/ila)

Jawa Tengah