RADAR JOGJA – Dugaan penyimpangan realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi Kabupaten Purworejo Tahun 2020 mendapatkan perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, dan olahraga bertindak. Komisi ini secara khusus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo RM Abdullah mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya program BOS afirmasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo. Itu setelah ramai menjadi isu masyarakat dan pemberitaan di berbagai media beberapa hari terakhir.

“Konon saat ini juga tengah dilakukan lidik kejaksaan. BOS afirmasi ini bersumber dari APBN sehingga baik dinas terkait maupun para kepala sekolah dalam proses pengajuan maupun pada tahapan pelaksanaanya tidak menginformasikan ke Komisi IV,” katanya, Selasa (20/4).

Menyikapi polemik yang berkembang, Abdullah menegaskan, Komisi IV akan segera memanggil dindikpora dan kepala sekolah untuk mengetahui benar tidaknya isu dugaan penyimpangan ini.

“Mungkin langkah awal kami itu, mereka yang kami klarifikasi tidak perlu khawatir. Kami tetap menganut asas praduga tak bersalah,” tegasnya seperti dilansir dari Radar Purworejo.

Abdullah menyatakan, Komisi IV akan menanyakan terkait pelaksanaan realisasi dana BOS afirmasi dalam pemanggilan nanti. Komisi IV ingin mendalami berapa nilainya, apa saja peruntukannya, bagaimana cara penggunaanya, dan hal-hal terkait lainnya.

“Semua penting kami ketahui sehingga kami paham apa yang sebenarnya terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, jika ternyata memang ada temuan Kejari Purworejo dan akhirnya harus berujung ke proses hukum maka hal itu sudah bukan ranah DPRD.

Artinya, pemanggilan dilakukan hanya untuk mengetahui persoalan tersebut. Sebab, salah satu fungsi dan tugas pokok dewan yakni melakukan pengawasan.

“Sepanjang para kepala sekolah melaksanakan kegiatan dengan benar tentu tidak perlu resah atau takut dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, kami Komisi IV hanya akan menggali informasi kepada mitra dinas maupun kepada para kepala sekolah,” ujarnya.

Abdullah berharap pelaksanaan program BOS afirmasi dan kinerja sesuai prosedur sehingga tidak ada persoalan. Dengan demikian, para kepala sekolah dapat bekerja dengan nyaman.

Namun jika di sisi lain memang ada ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dalam pelaksanaan maka menjadi ranah kepolisian atau kejaksaan selaku penegak hukum. “Ranah kejaksaan. Kami tidak boleh ikut campur,” katanya. (tom/amd/ila)

Jawa Tengah