RADAR JOGJA – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Purworejo bertekad memastikan pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja. Setidaknya pencairan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 13 Mei mendatang.

Dinperinaker akan melakukan pemantauan dan mendirikan pos komando (posko) pengaduan THR. Langkah ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021. Surat itu mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada para pekerja paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Dinperinaker akan mengundang lembaga kerja sama (LKS) tripartit di Kabupaten Purworejo. Lembaga ini melibatkan serikat pekerja, unsur pengusaha, dan seterusnya. ”Kami juga akan melakukan monitoring pelaksanaan pemberian THR,” jelas Kepala Dinperinaker Kabupaten Purworejo Gathot Suprapto seperti dilansir dari Radar Purworejo.

Gathot mengaku sudah berkomunikasi dengan Kemnaker. “Hari ini (kemarin) kami baru vicon (video conference) dengan Kemnaker difasilitasi Disnaker Provinsi Jateng,” ujarnya.

Dinperinaker Kabupaten Purworejo juga akan membentuk pos komando (posko) layanan pengaduan THR. Selain itu, melakukan sosialisasi secara online melalui media sosial. Terkait surat edaran bupati Purworejo terkait THR keagamaan 2021, Gathot menyebutkan, masih akan berkoordinasi terlebih dahulu. “Akan kami koordinasikan dulu,” sebutnya.

Seperti diketahui, Menaker Ida Fauziah telah menetapkan pengusaha wajib membayarkan THR pada hari raya lebaran tahun ini secara penuh kepada pekerja. Pembayaran harus tepat waktu yakni paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Disebutkan, perusahaan harus membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR diimbau melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan dua belah pihak.

“SE Menaker tidak mengatur tentang penangguhan. Tetapi, membuka ruang dialog secara bipartit antara pengusaha dan pekerja,” tandas Gathot. (han/amd/ila)

Jawa Tengah