RADAR JOGJA- Layanan publik menjadi perhatian khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Purworejo, kamis (3/12).  Semua layanan kepada masyarakat diminta lebih cepat sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Tujuan kami kesini untuk melihat dari dekat pelayanan publik. Sasarannya ke Polres Purworejo dan Kantor Perijinan (Din PMPTSP) Purworejo,” kata Tjahjo Kumolo.

Proses layanan di Polres Purworejo dinilai cukup baik, mulai dari pengurusan surat ijin mengemudi (SIM) hingga layanan penerbitan surat tanda kelakuan baik. Proses yang ada sangat cepat dan bisa dirasakan masyarakat.

“Hal lainnya di Polres juga berubah. Ruang tahanan yang ada disana juga sudah bersih. Dari sini, saya nilai Lembaga Permasyarakatan seharusnya juga harus seperti itu bersih dan sehat,” jelas Tjahjo.

Sementara di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DinPMPTSP) Purworejo, Tjahjo berharap agar orang yang datang ke kantor untuk mengurus perijinan juga harus bisa cepat dan bisa dilayani semua. Dalam satu tempat diharapkan semua kebutuhan masyarakat itu tercukupi.

“Ke kantor perijinan juga harus sama. Orang ke kantor itu jangan terpencar-pencar. Sampai mau nikah, agraria, semua dalam satu pintu,” harap Tjahjo.

Dia mengibaratkan layanan itu ibarat pekerjaan wartawan yang sekarang ini bisa diringkas. Dulu prosesnya amat ribet, namun dengan perkembangan teknologi semua lebih cepat.

“Jadi intinya memberikan pelayanan itu harus cepat. Ini seperti yang diinginkan Presiden. Di Kejaksaan dan Pengadilan juga harus transparan,” katanya.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Purworejo Yuni Astuti sendiri mengatakan salah satu pesan yang ditangkap dari MenPANRB selama di Purworejo adalah pentingnya agenda reformasi birokrasi paad layanan publik. Hal ini harus diperhatikan dan terus diperbaiki.

“Ada dua tempat yang dikunjungi yakni Polres dan Din PMPTSTP,” kata Yuni Astuti.

Menurutnya, khusus di kantor perijinan Purworejo, Menteri Tjahjo sempat menanyakan tentang sempitnya kondisi kantor yang ada. Namun hal itu dijawabnya karena lokasi kantor masih numpang di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Purworejo.

“Memang kantor yang ada sekarang sempit, tapi nanti kan ada Mall Pelayanan Publik begitu kantor dipindahkan ke gedung baru di sisi barat Kantor Bupati,” jelas Yuni.

Kantor yang disiapkan itu sekarang ini dalam proses pembangunan. Memiliki tiga lantai rencananya di tahun 2021 nanti, proses pembangunannya akan diselesaikan. “Jadi finishingnya di tahun depan,” imbuh Yuni. (udi/sky)

Jawa Tengah