RADAR JOGJA- Keberadaan Crisis Centre yang memonitor setiap hari perkembangan kasus Covid-19 diminta dibuka di tiap kementrian, lembaga pemerintah hingga pemerintah daerah. Hal ini untuk memantau Aparatur Sipil Negara yang menjadi pelayan masyarakat agar tetap terjaga kesehatannya dan tidak terpapar Covid-19.

Andaikan ada yang terpapar, crisis centre inilah yang akan melakukan monitoring siapa yang harus dilakukan rapid test ataupun harus diswab. Tidak sampai disitu saja, anggota keluarga dalam ASN itu juga harus dipastikan kondisinya. Jika memang terpapar atau reaktif harus dilakukan isolasi.

“Jadi kami (KemenpanRB) sudah membuat edaran kepada seluruh kementrian, lembaga hingga ke Pemda agar ASn bisa menjaga kesehatannya. Kesehatan ini menjadi pegangan utama ASN. Tugas ASn adalah melayani masyarakat, maka dia harus sehat dengan keluarganya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo saat melakukan kunjungan kerja ke Purworejo, kamis  (3/12).

Tjahjo menambahkan, jika edaran yang diterbitkan pihaknya itu mengikuti himbauan dari Presiden Joko Widodo. Pimpinan dalam kementrian, lembaga dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan crisis centre yang dibentuk.

Tingginya kasus Covid-19 juga tidak luput dari perhatian pihaknya, secara khusus pengaturan kerja ASN juga dicermati. Sudah ada edaran jika ASN bisa melakukan kerjanya di kantor ataupun di rumah.

“Kalau mungkin ada pegawai ASN dalam sebuah kantor ada yang terkena Covid-19, maka harus 50% bekerja di kantor dan sisanya kerja dari rumah,” tambahnya.

Pihaknya juga memberikan batas toleransi bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memasukkan ASN hanya 25 persen jika kondisinya wilayah sudah benar-benar merah.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo Kumolo juga mencermati kasus peningkatan Covid-19 di Indonesia. Dia menyebut ada kenaikan drastis di Jawa Tengah dan juga Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dimungkinkan dipicu dari adanya liburan lalu. Berdasar dari hal tersebut, rencana cuti bersama yang telah ditetapkan sebelumnya secara resmi telah dibatalkan. “Cuti bersama tahun ini dibatalkan. Namun masih tetap ada libur Natal dan Tahun Baru. Yang 4 hari resmi didrop,” katanya.

Tjhjo menjelaskan jika dirinya selaku MenpanRB telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Agama dan Menteri Tenaga Kerja untuk membatalkan cuti bersama tersebut. Dan alam libur Natal dan Tahun Baru, dia meminta agar petugas TNI dan Polri bisa terus melakukan pengawasan terhatap pelaksanaan protokol kesehatan.

“Himbuan Presiden, semua harus menjaga dengan penuh protokol kesehatan tanpa harus membeda-bedakan dia siapa dan lainnya,” jelas Tjahjo. (udi/sky)

Jawa Tengah