RADAR JOGJA- Putaran kedua Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Purworejo 2020 berlangsung seru. Mengangkat tema Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pusat dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, debat diadakan KPU Purworejo di Ganeca Convetion Hall, Jumat (27/11) malam.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo, Dulrokhim, mengatakan bahwa debat merupakan rangkaian tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Menurutnya, debat putaran ke-2 atau terakhir lebih seru dibandingkan putaran pertama.

“Menurut saya lebih seru karena ada saling menanggapi, segmen saling menanggapi inilah yang menjadikan debat kali ini lebih sengit. Putaran pertama ada 6 segmen, di putaran kedua ini hanya 5 segmen dan waktunya lebih efisien sehingga Paslon tidak jenuh,” ujarnya.

Secara keseluruhan debat berlangsung tertib dan sukses. Terkait ketidak hadiran Cawabup Paslon 02, Kusnomo, karena sakit, Dulrokhim menyatakan bahwa itu tidak mengganggu jalannya debat mengingat sudah ada surat pemberitahuan resmi dari tim disertai surat keterangan kesehatan dari rumah sakit.

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada ketersinggungan dan semuanya bisa bersikap lebih dewasa,” jelasnya.

Pantauan di lokasi, perdebatan cukup sengit terjadi pada segmen-segmen akhir, antara lain ditampilkan oleh Paslon 01 dan 03 saat membahas soal pendidikan gratis. Paslon 01 menyatakan bahwa saat ini pendidikan di Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya gratis. Pernyataan itu disanggah oleh Paslon 03.

Menurut Agustinus, hari ini anggaran APBN sebesar 20 persen dialokasikan untuk pendidikan, tapi di Purworejo penggunaannya belum maksimal. Buktinya, di sekolah-sekolah masih banyak pungutan yang memberatkan orang tua siswa.

“Kalau saya mengatakan apa yang disampaikan oleh pasangan 03 (pendidikan sekarang) gratis itu nggak bener, sekarang kita lakukan klarifikasi saja ke sekolah,” kata Agustinus kepada awak media saat konferensi pers usai debat.

Agustinus menilai ketidak gratisan pendidikan di Purworejo terbukti dengan banyaknya pungutan dari pihak yang tidak berbadan hukum. Dicontohkan, pungutan uang gedung dan lainnya adalah bentuk premanisme dalam dunia pendidikan.

“Yang kami maksud pendidikan gratis ialah semuanya tidak ada pungutan uang gedung dan sebagainya, karena itu bunyi undang-undang, makanya tadi saya sampaikan yang boleh melakukan pungutan. Sekarang pertanyaannya disekolahan itu siapa? Itu namanya premanisme dan itu harus kita luruskan,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Cabup Paslon 03, Agus menegaskan bahwa pendidikan di Purworejo sudah gratis. Jadi tidak relevan jika pendidikan di Purworejo dikatakan tidak gratis. Menurutnya jika ada pungutan maka pungutan tersebut bersifat sukarela dan tidak ada paksaan.

“Sesungguhnya pendidikan ini memang sudah gratis, kenapa kita mau gratiskan? Kalau kita mau gratiskan itu namanya kemunduran,” tegasnya.

Agus Bastian menambahkan bahwa jika ada pungutan-pungutan, hal itu sudah didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, Permendikbud juga mengatur tentang hal itu (pungutan/iuran) tanpa adanya pemaksaan.

“Yang miskin ya ndak perlu urunan, yang perlu urunan yang punya duit aja, diperkenankan dengan catatan tidak boleh ada pemaksaan,” tandasnya.

Sementara itu, Cabup 02, Kuswanto saat ditanya soal pendidikan tidak spesifik menanggapi soalnya pendidikan gratis. Namun, pihaknya menyatakan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi, khususnya terkait urusn pembentukan karakter siswa.

“Soal pendidikan dan kesehatan akan menjadi salah satu prioritas jika Paslon 02 terpilih karena itu amanat undang-undang. Pendidikan jelas antara pesantren dan formal harus sama-sama diperhatikan karena tantangan bangsa ke depan terkait pembentukan karakter sangat berat sehingga pendidikan sangat penting,” ungkapnya. (udi/sky)

Jawa Tengah