RADAR JOGJA- Gagal masuk dalam 100 wilayah yang hendak dijadikan smart city nasional di tahun 2019, Purworejo akhirnya masuk dalam daftar tambahan 50 kabupaten/kota yang akan mendapatkan pendampingan di tahun 2020. Ini menjadi keuntungan bagi Purworejo sehingga akan semakin mempermudah berbagai layanan di Purworejo.

Pelaksana tugas (Plt) Kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Purworejo, Stephanus Aan Isa Nugroho saat ditemui di ruang kerjanya, senin (23/11) mengatakan mulai tahun 2021 nanti, pemerintah pusat akan memberikan pendampingan bagi Purworejo.

“Kominfo akan mendampingi langsung penyusunan master plan smart system yang akan dibangun di Purwroejo ini,” kata Aan.

Program tersebut tidaklah main-main. Daerah yang diberikan pendampingan harus berhasil, sehingga pemerintah pusat tidak segan untuk turun langsung ke lapangan.

Aan menyebut jika dalam master plan ini sudah berbicara mengenai pengembangan 6 dimensi smart city. Yakni Smart Government, Smart Economy, Smart Live, Smart Living, Smart People, dan Smart Mobility.

“Dari keenam dimensi yang ada itu kita sebenarnya sudah semua. Tapi belum berkelanjutan atau baru setengahnya,” imbuh Aan.

Salah satu yang sebenarnya sudah dikembangkan di Purworejo adalah smart goverment. Ini sudah berjalan sejak tahun 2012. Ditindaklanjuti adanya roadmap e goverment di tahun 2017.

“Di Purworejo ini sistemnya sudah berkembang bagus. Indeksnya di angka 3 koma sekian,” tambah Aan.

Diakuinya, jika pelaksanaan selama ini memang belum begitu maksimal. Yang dijalankan juga belum dilakukan standarisari. Dan jika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah melaksanakan, masih tertinggal cukup jauh.

“Sebagai contoh, di Bandung itu ada 600 titik yang dipasang cctv, sementara di Purworejo hanya sekitar seratusan saja. Dan pengadaannya tidak rutin saban tahun,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan jika pihaknya sendiri telah menyiapkan infrastruktur internet yang diperlukan. Purworejo telah menggunakan jaringan backbone untuk fiber optik. Tercatat ada 15 kilometer fiber optik milik Pemkab. Dan sekitar 200 kilometer masih menggunakan sistem sewa.

“Angka itu sudah cukup, tidak semuanya harus kita miliki sendiri,” imbuh Aan. (udi/sky)

Jawa Tengah