RADAR JOGJA-Pejabat camat di Kabupaten Purworejo yang mendapatkan rekomendasi pelanggaran netralitas dari Komisi Aparatur Sipil Negara hanya sebatas mendapatkan sanksi moral. Diumumkan melalui forum rapat atau terbuka, ASN yang melanggar tidak akan berpengaruh pada jabatannya.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Purworejo Yuni Astuti menyebut jika pihaknya langsung bergerak cepat menanggapi rekomendasi dari KASN itu.

“Rekomendasi kami terima akhir pekan lalu. Dan hari ini sudah ditindaklanjuti dengan menghadirkan yang bersangkutan untuk kita minta klarifikasi,” jelas Yuni Astuti.

Dengan tegas, Yuni menyebut jika tidak ada sanksi apapun terhadap jabatan yang diemban oleh si pelanggaran. Nantinya, tindakan pelanggaran yang dilakukan itu akan disampaikannya secara terbuka dalam sebuah forum rapat, hanya rapat itu tidak hanya untuk menyampaikan perihal tersebut.

“Yang bersangkutan juga sudah membuat pernyataan. Pesan saya, kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di Purworejo,” imbuh Yuni.

Menurutnya, tindakan slip on finger saja dalam masa Pilkada bisa menjadi bencana bagi ASN. Apalagi ada yang menyapampaikan dengan langsung atau slip of tongue.”Ada konsekuensi yang diterima dari kesalahan itu. Makanya semua harus ekstra hati-hati dan dijaga semuanya agar tidak melanggar,” katanya.

Sekda Purworejo Said Romadhon mengatakan jika kejadian pelanggaran sebenarnya hal biasa. Kondisi sekarang dalam masa Pilkada menjadikan kejadian pelanggaran menjadi sesuatu yang istimewa.

“Tahapan untuk pemberian sanksi itu ada tahapannya. Untuk kasus yang terjadi sekarang lebih kepada sanksi moral saja,” jelas Said.

Pjs Bupati, Sekda Said Romadhon juga meminta agar ASN terus menjaga kode etik serta perilakunya. Pihaknya sendiri terus mengingatkan agar ASN tetap bisa menunjukkan netralitasnya dalam Pilkada Purworejo 2020. (udi/sky)

Jawa Tengah