GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencatat capaian positif dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan III Tahun 2025. Kendati demikian,dari tujuh sasaran pembangunan daerah sasaran penurunan angka pengangguran dan penduduk miskin justru menjadi capaian terendah.
Berdasarkan dokumen evaluasi yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), rata-rata capaian kinerja mencapai 76,31 persen, masuk kategori sangat tinggi.
Sementara serapan anggaran berada di angka 66,83 persen, atau masuk kategori tinggi. Evaluasi tersebut dihimpun dari 47 perangkat daerah, menggunakan instrumen formulir evaluasi triwulanan dan data sekunder yang relevan.
Baca Juga: Pesawat Tempur Rafale Gelombang Pertama Dijadwalkan Tiba di Indonesia Awal Tahun
Kepala Bappeda Gunungkidul Mohammad Arif Aldian menyebut, capaian tersebut menggambarkan semakin menguatnya konsistensi perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas tahunan.
“Secara umum, indikator kinerja menunjukkan tren positif. Pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan, meskipun beberapa kegiatan masih menunggu penyesuaian anggaran dan jadwal,” papar Arif kepada wartawan pada Senin, (24/11/2025).
Dari tujuh sasaran pembangunan daerah, capaian tertinggi berada pada sasaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat dengan nilai 87,75 persen. Sektor ini ditopang program Satpol PP, BPBD, dan Kesbangpol yang berjalan relatif stabil hingga triwulan ketiga.
Namun, di sisi lain, sasaran penurunan angka pengangguran dan penduduk miskin justru menjadi capaian terendah, yakni 52,8 persen. Capaian tersebut, menurut Arif, masuk dalam kategori Sedang.
“Dengan capaian yang relatif tinggi hingga Triwulan III, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul optimistis target pembangunan tahunan tetap dapat diraih,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Gunungkidul Sugeng Prihartanto menegaskan, isu ekonomi kerakyatan masih membutuhkan intervensi lebih kuat. Namun demikian, ia menyebut persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dipastikan tetap menjadi perhatian utama.
Selain itu, menurutnya beberapa OPD menghadapi kendala teknis mulai dari perubahan anggaran, keterlambatan realisasi, hingga pengaruh kebijakan nasional terkait efisiensi belanja pemerintah.
“Program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran masih berjalan dan sebagian besar realisasinya ada di Triwulan IV. Tantangannya cukup kompleks, terutama menyangkut dinamika ekonomi masyarakat,” imbuhnya. (bas)
Editor : Heru Pratomo