Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gunungkidul Bakal Terapkan Bansos Digital, Warga Ajukan Sendiri, Data Dicek Lintas Instansi

D
Penulis: Dzika Fajar❯
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul Arkham Mashudi. (Dzika Fajar/Radar Jogja)
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul Arkham Mashudi. (Dzika Fajar/Radar Jogja)

Advertisement

GUNUNGKIDUL - Warga Gunungkidul nantinya bisa mengajukan bantuan sosial (bansos) secara mandiri. Namun, pengajuan tidak cukup hanya dengan mengisi data kebutuhan. Kondisi pemohon akan diperiksa dengan mencocokkan data kepemilikan tanah, kendaraan, hingga penggunaan listrik dari sejumlah lembaga pemerintah.

Pola baru tersebut disiapkan melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengajukan bansos secara mandiri sekaligus membantu pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Gunungkidul Arkham Mashudi mengatakan sistem tersebut disiapkan pemerintah pusat untuk memperbaiki ketepatan sasaran bansos. Gunungkidul menjadi salah satu dari 109 kabupaten/kota yang masuk dalam perluasan piloting digitalisasi tersebut.

“Jadi Perlinsos Digital itu untuk mengajukan bansos. Yang hari ini dianggap tidak tepat sasaran, maka kementerian membuat Perlinsos Digital,” kata Arkham saat ditemui Senin (14/9).

Dalam sistem tersebut, data pemohon tidak hanya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Informasi tersebut nantinya disandingkan dengan basis data sejumlah lembaga untuk melihat kondisi pemohon secara lebih menyeluruh.

Advertisement

Kepemilikan tanah, misalnya, akan terhubung dengan data Badan Pertanahan Nasional (BPN). Data kepemilikan kendaraan akan dicocokkan dengan Samsat, sedangkan penggunaan listrik terhubung dengan data PLN.

Dengan integrasi tersebut, kondisi pemohon dapat diperiksa sebelum bantuan diberikan. Artinya, data yang disampaikan saat pengajuan akan disandingkan dengan kondisi yang tercatat di sejumlah basis data pemerintah. “Jadi jika mengusulkan butuh atau tidak butuh itu langsung terbaca,” ungkap Arkham.

Saat ini penerapan Perlinsos Digital di Gunungkidul masih berada pada tahap sosialisasi dan pendaftaran. Pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis penerapan sistem tersebut.

Gunungkidul sebelumnya belum masuk dalam tahap awal piloting. Program tersebut lebih dulu diuji coba di 34 kabupaten/kota. Setelah dinilai berhasil, penerapannya diperluas ke 109 kabupaten/kota, termasuk Gunungkidul.

Arkham mengatakan, program tersebut direncanakan diperluas secara nasional pada Oktober. “Harapannya nanti selama akhir tahun pendaftaran bagus, kemudian awal tahun bisa diterapkan secara nasional,” katanya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Data DTSEN Bermasalah, Dukuh di Kulon Progo Temukan Pensiunan ASN Terima Bansos Beras

Data DTSEN Bermasalah, Dukuh di Kulon Progo Temukan Pensiunan ASN Terima Bansos Beras

Penataan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai memicu persoalan baru di lapangan. Saat penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dari Bulog, didapati banyak penerima yang tidak tepat sasaran,..

Cegah Bansos Salah Sasaran, Pemkab Kulon Progo Kaji Kebijakan Penempelan Stiker di Rumah Penerima

Cegah Bansos Salah Sasaran, Pemkab Kulon Progo Kaji Kebijakan Penempelan Stiker di Rumah Penerima

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo tengah mengkaji kebijakan penempelan stiker di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini disiapkan guna memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran...

Tercatat Desil 4 Penerima Bansos, Anggota DPRD DIY Mengaku Tak Pernah Disurvei Petugas

Tercatat Desil 4 Penerima Bansos, Anggota DPRD DIY Mengaku Tak Pernah Disurvei Petugas

Anggota DPRD DIJ Muhammad Lisman Puja Kesuma memberikan klarifikasi perihal namanya yang tercatat dalam desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menegaskan tidak pernah didata oleh petugas dan kaget

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer