Data BPS Ungkap, Kesejahteraan Gunungkidul Makin Menguat Berkat Pendidikan dan Kesehatan yang Merata
GUNUNGKIDUL – Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul mencatat, kondisi kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan penguatan.
Ini dapat dilihat dari akses warga terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan semakin merata dan membaik.
Kepala BPS Gunungkidul Joko Prayitno mengatakan, salah satu indikator penting kesejahteraan adalah pemenuhan hak dasar penduduk.
Dari hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas), lebih dari 98 persen anak usia 0-17 tahun di Gunungkidul telah memiliki akta kelahiran.
Capaian ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan semakin meningkat.
“Dokumen kependudukan menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai layanan publik,” ujar Joko saat dihubungi Kamis (18/12/2025).
Joko menjelaskan, pada sektor kesehatan, hampir 90 persen penduduk tercatat telah memiliki jaminan kesehatan, terutama BPJS Kesehatan.
Kondisi ini berbanding lurus dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.
Sekitar 50 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir tercatat menggunakan jaminan kesehatan saat rawat jalan.
Sementara itu, Statistisi Pertama BPS Gunungkidul Ardiyas Munsyianta menambahkan, jaminan kesehatan menjadi instrumen penting dalam menekan beban pengeluaran rumah tangga.
Terutama bagi kelompok masyarakat berpengeluaran rendah dan menengah.
“Data menunjukkan jaminan kesehatan cukup efektif dimanfaatkan, sehingga akses layanan kesehatan tidak lagi terlalu dibatasi oleh faktor biaya,” jelasnya.
Baca Juga: Siswa SMP Tewas Tenggelam di Objek Wisata Menoreh River Camp, Kulon Progo, Satu Temannya Selamat
Di bidang pendidikan, tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai hampir 89 persen.
Sementara itu, partisipasi sekolah usia 7-23 tahun berada di angka 82 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak dan remaja di Gunungkidul masih terhubung dengan sistem pendidikan formal.
BPS berharap, capaian positif ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pembangunan sumber daya manusia.
“Data ini menjadi bukti bahwa pembangunan sosial berjalan ke arah yang tepat dan perlu terus dijaga keberlanjutannya,” imbuhnya. (bas/wia)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
