
RADAR JOGJA - Piutang pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul cukup tinggi. Nilainya mencapai puluhan miliar. Kalangan legislatif mendorong Pemkab Gunungkidul mengambil langkah-langkah dalam optimalisasi penarikan tunggakan pajak.
Hal ini tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPD) Kabupaten Gunungkidul 2024 di Bangsal Sewokorojo, Wonosari, kemarin (11/10).
Ketua Fraksi PAN DPRD Gunungkidul Anwarudin mengatakan, piutang daerah masih sangat tinggi senilai 24,7 Miliar di antaranya berasal dari Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). Pihaknya mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam optimalisasi penarikan piutang daerah agar pajak daerah optimal."Apa kendala terkait upaya penarikan tersebut?" ujar Anwarudin.
Menurutnya, piutang tersebut selalu muncul dan bertambah setiap tahunnya. Padahal menurutnya jika dioptimalkan itu bisa menjadi Pendapatan Asli (PAD) misal bisa menarik 50 persen atau 60 persen. Pihaknya kurang sependapat jika Pemkab Gunungkidul melakukan kebijakan pemutihan. "Seharusnya diupayakan secara maksimal terlebih dahulu terus ada pemetaan yang baik, sehingga ada evaluasi untuk bisa mengoptimalkan pengembalian piutang yang ada," ujarnya.
Menurutnya jika penarikan piutang bisa maksimal maka PAD akan naik cukup lumayan. Peluang meningkatkan PAD jauh lebih tinggi dari target terbuka lebar. Namun realitanya target PBBP2 masih jauh dari besaran potensi."Pemutihan harus perlu kajian lebih lanjut baik regulasi maupun kajian lain," ujarnya.
Dikatakan, problem PBBP2 tidak hanya karena belum optimalnya potensi pendapatan. Namun juga berkaitan dengan tunggakan pajak. Padahal hasil dari PAD mendukung program pembangunan milik pemkab. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan, terkait dengan piutang pihaknya tetap melakukan penagihan semaksimal mungkin. "Sampai saat ini kami malah belum ada wacana ataupun rencana melakukan pemutihan," tegasnya.
Kepala Bidang Penagihan Pelayanan dan Pengendalian, BKAD Kabupaten Gunungkidul Eli Martono mengatakan, upaya penarikan pajak terus dilakukan. Selain jemput bola ke kalurahan, juga menjalin kerja sama dengan perbankan."Tujuannya agar pembayaran lebih mudah,” kata Eli Martono.
Diakui, penerimaan PBB2P sangat berarti dalam proses pembangunan di wilayah Gunungkidul. Partisipasi dari warga dinilai sudah baik. Meski demikian pihaknya tetap berupaya agar penerimaan bisa maksimal."Untuk piutang kami akan lakukan penagihan," ujarnya.
Dalam keterangan sebelumnya, Eli jug tidak menampik adanya tunggakan PBB P2. Total tunggakan sampai akhir 2022 mencapai sekitar Rp 21 Miliar. Tunggakan berlangsung sejak pengelolaan PBB DI KPP sekitar 1995 dan dilimpahkan pemkab sejak 2014. Kendala penarikan PBB P2, karena wajib pajak yang ada di luar daerah."Saat pelimpahan secara global tidak disertai NOP (nomor objek pajak) yang sesuai. Piutang itu sejak 1995," ungkapnya.
Langkah yang diambil terhadap tunggakan PBBP2, BKAD sedang mengupayakan untuk penagihan piutang melalui klarifikasi ke kalurahan-kalurahan. Selain itu juga pencantuman tunggakan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). (gun/din)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




