Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dispendik Sebut Kekurangan 800 Guru

G
Penulis: Gunawan RaJa❯

CARI SOLUSI - Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 bersama Komisi D DPRD Gunungkidul (18/7/23).
CARI SOLUSI - Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 bersama Komisi D DPRD Gunungkidul (18/7/23).

RADAR JOGJA - Usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diajukan Pemkab Gunungkidul tahun ini, belum mampu mencukupi kebutuhan tenaga pendidik (tendik). Karena data dispendik menyebut, kekurangan guru saat ini telah mencapai 800 orang.


Advertisement

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gunungkidul Nunuk Setyowati mengungkapkan, hingga tahun ini kekurangan guru masih menjadi persoalan serius. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, banyak memanfaatkan dengan guru tidak tetap (GTT).

"Kekurangan guru berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanyak 800 orang. Terbagi guru SD ada 411 orang dan guru SMP sebanyak 389," kata Nunuk Setyowati dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 bersama Komisi D DPRD Gunungkidul (18/7/23).

Tahun ini, dia melanjutkan, jumlah guru pensiun mencapai 217 orang. Kekurangan jumlah guru tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama. Kekurangan yang dimaksud adalah bidang studi bukan guru kelas."Usulan P3K yang akan datang  sebanyak 180 guru bidang studi," jelasnya.

Advertisement

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Supriyadi mengatakan, sampai dengan sekarang masih melakukan pencermatan antara data rombel dengan perbandingan jumlah guru. Hingga kini belum teridentifikasi dengan lengkap."Coba nanti kita evaluasi dan kita komunikasikan dengan dinas pendidikan apakah kuota guru memang dipandang kurang atau seperti apa, yang jelas kan ada perbandingannya," kata Supriyadi.

Misalnya, mengetahui di seluruh kapanewon idealnya diperlukan berapa jumlah guru untuk mengampu setiap rombel. Untuk penambahan tenaga pendidik P3K, menurutnya masih dalam proses."Tapi jangan sampai nanti ketika pemkab merekrut P3K, seperti pengalaman kemarin gaji dibebankan kepada daerah," ujarnya.

Padahal kondisi keuangan di Kabupaten Gunungkidul sekarang tidak sehat. Jika nanti dibebani untuk membayar gaji P3K justru akan menjadi beban defisit anggaran yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan."Tapi dari pemerintah ini ada rencana untuk perekrutan ASN (Aparatur Sipil Negara) tapi apa, jumlahnya berapa sedang dievaluasi," jelasnya.

Advertisement

Namun dari Komisi D justru menyarankan jika ada perekrutan diprioritaskan dulu kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dengan demikian jika nanti di 2024 ada rekrutmen rasionya bisa seimbang."Rekrutmen secara nasional nanti, karena kewenangan ASN itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diharapkan perlakuannya tidak seperti ASN yang dulu tapi arahannya lebih banyak di P3K," tegasnya. (gun/din)

 

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Peringati Hari Lahir Pancasila, Bupati Bantul Abudl Halim Muslih Dorong ASN Hasilkan Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

Peringati Hari Lahir Pancasila, Bupati Bantul Abudl Halim Muslih Dorong ASN Hasilkan Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bantul agar memastikan setiap kebijakan publik yang dihasilkan berpihak pada kepentingan masyarakat dan ...

Arif Rahmadi, Mantan Camat di Kebumen Telaten Buru Cuan lewat Medsos, Kontennya Beragam, Paling Banyak Soroti Kondisi Jalan

Arif Rahmadi, Mantan Camat di Kebumen Telaten Buru Cuan lewat Medsos, Kontennya Beragam, Paling Banyak Soroti Kondisi Jalan

Dari kejauhan, Arif Rahmadi tampak sedang duduk santai di teras rumahnya. Dengan tampilan seadanya, berkain sarung dan mengenakan kaos oblong, dia sibuk menggenggam tablet dan ponselnya. Bukan untuk urusan bisnis, kesibu

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer