Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengusaha Menengah ke Bawah Mengeluh

E
Penulis: Editor Content❯
PASRAH - KSPSI belum lama ini menggelar pertemuan tripartit antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja yang difasilitasi pemerintah.(ISTIMEWA)
PASRAH - KSPSI belum lama ini menggelar pertemuan tripartit antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja yang difasilitasi pemerintah.(ISTIMEWA)
 

RADAR JOGJA - Sekitar 40 persen pengusaha klasifikasi menengah ke bawah di Gunungkidul menggaji karyawannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pengusaha dengan modal sedang tersebut hanya mampu membayar upah atas dasar kesepakatan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul Budiyono mengatakan, jenis perusahaan digolongkan dalam kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah. Untuk menengah ke bawah jika dipersentase, sebanyak 30 persen sampai 40 persen belum memberikan upah buruh standar Upah Minimum Kabupaten (UMK)."Menengah ke bawah ini seperti toko, rumah makan itu masih banyak sekali yang belum memenuhi UMK," kata Budiyono kemarin (3/5)

Namun kelas menengah ke atas jumlahnya sekitar 30 sampai 40 perusahaan, pihaknya memastikan upah buruh sudah sesuai dengan UMK, bahkan di antaranya justru lebih. Klasifikasi jumlah karyawan yang sendiri di atas 20 orang ke atas."Tapi seperti SPBU misalnya, meskipun karyawan tidak ada 20 orang tetapi semuanya sudah UMK," ujarnya.

Berbeda dengan kelas menengah ke bawah, biasanya upah yang diberikan berdasarkan kesepakatan. Pihaknya tidak dapat menginterfensi karena besaran upah yang diberikan memang atas dasar persetujuan bersama."Seperti toko pakaian, rumah makan kecil-kecil misalnya itu belum (gaji UMK). Tapi kalau toko modern dan toko berjejaring semua sudah standar UMK," ucapnya.

Disinggung mengenai besaran UMK yang setiap tahunnya dilakukan penyesuaian, KSPSI terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait. Seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah diharapkan mampu melakukan kerja sama yang baik."Tentu kami berharap agar yang belum UMK disesuaikan. Tapi kalau untuk toko pakaian dan rumah makan kecil, gimana ya itu (upah) sudah ada kesepakatan bersama antara karyawan dengan pemiliknya. Kami juga tidak bisa memaksa untuk UMK," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Taufiq Nur Hidayat mengatakan UMK Gunungkidul pada 2023 resmi ditetapkan pada angka Rp 2.049.266, nilai tersebut menjadi UMK terendah di DIJ. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan, besaran upah yang ditentukan mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.“Setelah BPS (Badan Pusat Statistik) mengeluarkan data resmi, akan ditindaklanjuti dari kementerian dengan membuat surat edaran yang menjadi acuan dalam penetapan upah,” kata Taufiq. (gun/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah kantor pemerintahan. Penurunan dilakukan mulai dari Gedung DPRD, Sekretariat Daerah hingga organisasi perangkat..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer