Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilantik pada Minggu (1/4) masing-masing, staf bupati bidang hukum dan politik Agus Hartadi jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Sekda Gunungkidul). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Saptoyo jabatan baru Inspektur Inspektorat Daerah. Kepala Dinas Pariwisata Mohammad Arif Aldian, jabatan baru kepala Bappeda. Kepala Dinas Kominfo Wahyu Nugroho jabatan baru staf bupati bidang hukum dan politik Sekda Gunungkidul.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul Iskandar mengatakan pengisian jabatan kosong melalui rotasi dan mutasi masih akan tetap menyisakan kursi jabatan kosong.
"Baru akan kami mulai (lelang jabatan), karena untuk finalisasi jabatan yang akan dilelang menunggu pelantikan kemarin," kata Iskandar kemarin (2/4).
Menurutnya ada empat jabatan pimpinan tinggi (JPT) ASN yang saat ini kosong, dan nanti akan ditentukan pengisiannya melalui mutasi atau seleksi terbuka. Akan dibuka melalui lelang atau seleksi terbuka. Terdiri dari jabatan kepala dinas pariwisata, kepala BKAD, kepala diskominfo, kepala dispertaru dan kepala DPMPTSP.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengingatkan kepada pejabat terlantik agar berkomitmen penuh terhadap peraturan sebagai ASN. Pejabat terlantik diminta bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab.“Pelayanan kepada publik harus kita maksimalkan. Ini sejalan dengan reformasi birokrasi dan transformasi kinerja ASN saat ini,” kata Sunaryanta.
Bupati dalam kesempatan tersebut meminta pejabat terlantik menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh. Mampu bersinergi dan berkolaborasi demi tercapainya visi dan misi pemerintah Gunungkidul.“Ego sektoral harus dihilangkan menjadi satu kesatuan demi terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal,” ujarnya.
ASN di lingkungan pemerintahan Gunungkidul harus mampu berinovasi di tengah perkembangan digitalisasi. Dukungan dari keluarga terlantik idealnya mampu mewujudkan iklim positif sebagai salah satu penunjang kinerja.
Rotasi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. (gun/din)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




