Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Para Dukuh Minta Perlindungan Pemkab

E
Penulis: Editor Content❯
MINTA PERLINDUNGAN: Paguyuban Dukuh Janaloka Kabupaten Gunungkidul saat mendatangi kantor DPMKP2K Pemkab Gunungkidul, (27./1).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
MINTA PERLINDUNGAN: Paguyuban Dukuh Janaloka Kabupaten Gunungkidul saat mendatangi kantor DPMKP2K Pemkab Gunungkidul, (27./1).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Belakangan marak aksi demo menuntut dukuh mundur dari jabatannya. Pemicu aksi unjuk rasa beragam, salah satunya ketidakharmonisan hubungan bermasyarakat.

Paguyuban Dukuh Gunungkidul yang tergabung dalam Janaloka mencatat, dalam satu bulan dua dukuh mundur akibat desakan warga. Masing- masing dukuh Gedong di Kalurahan Sawahan dan dukuh Slingi di Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong. Sementara dua dukuh lain di kapanewon itu juga didemo, namun dapat diselesaikan dengan jalan mediasi.

Atas permasalahan yang ada, puluhan anggota Paguyuban Dukuh Janaloka Jumat (27/1) wadul ke Pemkab Gunungkidul. Mereka beramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2K) untuk minta perlindungan.

Ketua Bidang Pemberdayaan, Paguyuban Dukuh Janaloka, Sri Bakti Surana mengatakan, menyampaikan pendapat di muka umum memang merupakan hak asasi manusia dan diatur undang-undang. “Kecuali jika ada pelanggaran hukum atau pelanggaran berat lainnya” katanya.

Realitasnya, latar belakang aksi unjuk rasa akhir-akhir ini belum masuk dalam kategori berat. Misalnya, dukuh Slingi didesak mundur karena status Whatsapp (WA) yang dinilai menyinggung perasaan warga. Kasus kedua, dukuh Gedong kurang lebih sama, karena tidak pandai bermasyarakat. “Sehingga kami memerlukan pendampingan agar dukuh bisa bekerja dengan baik. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMKP2K Sujarwo mengatakan, kedatangan para dukuh diterima dengan baik. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Janaloka menyampaikan aspirasi. “Meminta perlindungan karena peristiwa demo warga yang meminta dukuh mundur,” katanya.

Dia memberi masukan, jika muncul masalah hendaknya perlu dilakukan pemetaan. Langkah demikian agar dapat diketahui duduk permasalahannya. Apakah berkaitan dengan kasus hukum, disiplin, atau kurangnya kinerja atau konflik yang lain.

“Cara menyelesaikan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau terkait dengan aturan, apabila ada indikasi atau diduga dukuh melakukan pelanggaran baik hak maupun kewajiban, ya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Dimintai tanggapan mengenai dukuh yang mengundurkan diri karena didemo warga, Sujarwo mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Usulan dari Paguyuban Dukuh Janaloka meminta pemerintah daerah untuk melindungi. “Kalau dimungkinkan penetapan regulasi SOP kalau ada demo bagaimana,” ucapnya. (gun/laz)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah kantor pemerintahan. Penurunan dilakukan mulai dari Gedung DPRD, Sekretariat Daerah hingga organisasi perangkat..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer