Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Padahal lahan pertanian sudah mongering. Sebagian di antaranya mati kering kekurangan air. Seperti dialami petani di Padukuhan Jatisari, Kalurahan Playen, Kapanewon Playen. Lahan padi seluas 45 hektare kini dalam kondisi kering kerontang dan terancam gagal panen jika tidak ada solusi dari pemerintah.
Ketua Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) Jatisari Wasiman mengatakan, sumur bor di wilayahnya tidak berfungsi optimal lantaran terkendala solar. Mereka mengaku kesulitan mengakses BBM bersubsidi."Sejak November lalu petani kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi," kata Wasiman saat ditemui kemarin (21/12).
Gara-garanya, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul terkesan lamban. Berproses sejak satu bulan lalu tapi sampai sekarang belum jadi.
"Padahal kebutuhan air bagi petani kan jalan terus. Bisa gagal panen kalau seperti ini. Apalagi sepekan terakhir tidak ada hujan," ujarnya.
Dia menjelaskan, jika surat rekomendasi keluar petani bisa memperoleh kuota BBM subsidi kuota sebesar 400 liter per bulan. Meski sebenarnya tidak cukup, namun setidaknya bisa memberikan angin segar.
"Perlu diketahui, saat operasional per hari 10 jam membutuhkan solar sebanyak 60 liter," ucapnya.
Pihaknya berharap kepada dinas terkait agar memberikan kemudahan dalam mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi petani. Namun hingga sekarang praktik di lapangan tidak demikian. "Kami merasa diperlakukan seperti pengemis ketika di SPBU. Waktu rekomendasi masih di pegang DPU (DPUPR) gampang minta air, kuota juga cukup tapi sekarang sulit ketika di dinas pertanian," ungkapnya.
Sementara itu, petani lainnya Sugiyono mengaku tidak habis pikir dengan sulitnya birokrasi pemerintahan. Sepengetahuannya, mengeluarkan surat rekomendasi tidak sulit tapi nyatanya tidak mudah."Umur surat rekomendasi ini pendek karena harus diperbarui setiap satu bulan. Apa iya kami harus demo agar kebutuhan petani soal BBM subsidi dipermudah," kata Sugiyono.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi beralasan, kewenangannya terbatas pada penerbitan surat rekomendasi. Teknis di lapangan ada di bagian perekonomian.“Memang ada perbedaan format (rekomendasi). Format kami dua lembar ada SPBU yang minta satu lembar," kata Rismiyadi.
Dibagian lain, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gunungkidul Yuni Hartini mengaku akan komunikasi dengan pengawas Pertamina terkait dengan permasalahan tersebut. Menurutnya dulu pernah dilakukan koordinasi dan disepakati formnya."Nanti kami komunikasi dengan pengawas pertamina yang di lapangan," kata Yuni Hartini. (gun/din)
KESULITAN - Seorang petani di Kalurahan Playen, Kapanewon Playen menunjukkan lahan pertanian padi miliknya yang mengering karena tidak ada air kemarin (21/12).
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




