Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Gunungkidul, Budiyono saat dihubungi kemarin (4/11). Dia mengatakan, belum lama ini menggelar pertemuan tripartit antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja yang difasilitasi pemerintah. "Membahas UMK (Upah Minimum Kabupaten) tahun depan," kata Budiyono.
Dikatakan, dalam pertemuan juga membahas UMK dan adanya korelasi dengan ancaman resesi 2023. Di satu sisi, KSPSI memperjuangkan kenaikan UMK namun disisi lain situasinya justru membingungkan. "Kalau UMK patok tinggi, nanti ada ancaman resesi di 2023, ada PHK. Kalau dipatok (UMK) rendah, sebenarnya dari dulu realitanya upah buruh di Gunungkidul memang masih rendah," ujarnya.
Sebab implementasi dari penerapan UMK selama ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dia mengklaim, dari total 100 san perusahaan yang ada di Bumi Handayani, tidak ada 50 persen perusahaan membayar gaji karyawan sesuai UMK."Karena karyawan dari Gunungkidul itu baik, tetap bekerja walau dibayar rendah untuk menjaga biar tetap bekerja," ungkapnya.
Budiyono memprediksi, jika resesi nantinya berimbas pada PHK maka buruh tidak memiliki pilihan yang lebih baik kecuali pasrah. Mereka kemungkinan besar memilih upah rendah dari pada terkena PHK."Tapi sebagai ketua KSPSI, saya tetap berjuang menaikkan UMK, meskipun hanya angka," ucapnya.
Pihaknya berjuang agar UMK 2023 sebesar Rp 2,1 juta goal. Adapun upah yang berlaku saat ini sebesar Rp 1,9 juta. Namun demikian, pertemuan pertama ini masih berjalan buntu karena belum ada kesepahaman terkait dengan rencana besaran upah.
Disinggung mengenai Kartu Pra Kerja, sedikit banyak jelas membantu masyarakat. Minimal untuk jangka pendek. Menurutnya, program tersebut ketika dipraktekkan di lapangan menemui banyak kendala."Terutama permodalan," terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul, Taufik Nur Hidayat mengatakan, sebelum UMK 2023 ditetapkan dilakukan pertemuan antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha."Masih ada waktu untuk pembasahan," kata Taufik Nur Hidayat.
Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan, besaran upah yang ditentukan mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.“Setelah BPS (Badan Pusat Statistik) mengeluarkan data resmi, akan ditindaklanjuti dari kementerian dengan membuat surat edaran yang menjadi acuan dalam penetapan upah,” ujarnya. (gun/din).
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




