Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Segera Minta Masukan Pengasuh Ponpes

E
Penulis: Editor Content❯
AKAN DIFASILITASI - Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah, Karangmojo, Ustad Harun Al Rosyid menggelar pertemuan rutin dengan para tenaga pendidik di lingkungan ponpes belum lama ini.(ISTIMEWA)
AKAN DIFASILITASI - Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah, Karangmojo, Ustad Harun Al Rosyid menggelar pertemuan rutin dengan para tenaga pendidik di lingkungan ponpes belum lama ini.(ISTIMEWA)
RADAR JOGJA - Anggota DPRD Gunungkidul terus menggodok raperda pondok pesantren (ponpes). Setelah melakukan studi komparasi ke daerah lain, agenda berikutnya akan meminta masukan dari berbagai pihak, wabil khusus kepada pengasuh ponpes.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Ponpes, Rian Eko Wibowo mengatakan, perda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh DPRD dan Pemkab Gunungkidul sangat diperlukan. "Produk hukum ini sangat penting dan menjadi angin segar bagi peran serta pengembangan pesantren," kata Rian saat dihubungi kemarin (8/8).

Dia menjelaskan, pembahasan perda tersebut sudah dimulai dengan pembentukan pansus. Isinya mengadopsi Perpres no 82 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren. Merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi negara terhadap pesantren sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat, yang berkontribusi besar bagi Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. "Diantaranya dakwah, MTQ dan yang lain," ujarnya.

Dijelaskan, pada intinya, nanti ada dukungan anggaran dari pemerintah kepada pesantren yang berbadan hukum dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Disinggung mengenai komitmen terhadap pengawalan produk hukum perda ponpes, menurutnya sejak awal pihaknya yang mengusulkan. "Terkait dengan pembahasan ini kami akan mengundang pengasih ponpes, agar nantinya perda tersebut dapat diterima oleh pondok pesantren-pondok pesantren," ungkapnya.
Menurut dia, raperda ini awalnya tidak masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda), tapi dengan adanya perubahan, rancangan tersebut bisa dimasukkan. “Rancangan ini lebih relevan dan mendesak dibahas,” tegasnya.

Sementara itu anggota pansus perda ponpes Eri Agustin mengatakan, DPRD Gunungkidul terus berkomitmen mengawal produk hukum inisiatif dewan ini. Secara garis besar, perda tersebut mengatur fasilitasi pengembangan pesantren oleh pemerintah daerah untuk mendukung fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat.

“Digedoknya perda pesantren ini baru momentum awal, sehingga perjuangan terhadap keberlangsungan pendidikan di pesantren harus terus digaungkan dan diistiqamahkan," kata Eri Agustin.

Terpisah, Pengasuh Ponpes Al Hikmah Karangmojo, Harun Al Rasyid berharap pembahasan perda ponpes diawali dengan niat baik. Dengan demikian, dapat terwujud regasi yang baik dan manfaat bagi semua pihak. (gun/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Aktif dan Tersangkut Masalah Hukum, PKB Bebastugaskan Anggota DPRD Gunungkidul ISR

Tak Aktif dan Tersangkut Masalah Hukum, PKB Bebastugaskan Anggota DPRD Gunungkidul ISR

Kursi anggota DPRD Gunungkidul yang kosong saat rapat paripurna. Ketidakaktifan ISR menjadi salah satu pertimbangan PKB mengusulkan pembebastugasannya.

Audiensi Belum Ada Solusi Kapan Akses Dibuka, Warga Watubolong Siapkan Demo Lanjutan

Audiensi Belum Ada Solusi Kapan Akses Dibuka, Warga Watubolong Siapkan Demo Lanjutan

Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9). Mereka memprotes penutupan akses menuj

Akses Ditutup Proyek, Warga dan Pedagang Pantai Watubolong Geruduk DPRD Gunungkidul

Akses Ditutup Proyek, Warga dan Pedagang Pantai Watubolong Geruduk DPRD Gunungkidul

Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9/2026). Mereka memprotes penutupan akses

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer