Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sunaryanta Tunggu Putusan Hukum Tetap

E
Penulis: Editor Content❯
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA – Bupati Gunungkidul Sunaryanta angkat bicara terkait penahanan mantan Dirut RSUD Wonosari, Isti Indiyanti. Sunaryanta memilih menunggu keputusan hukum tetap dari kasus yang juga menyeret salah satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tersebut."(Saya) belum mau terlalu jauh (memutuskan), karena belum pasti," kata Sunaryanta saat dihubungi Kamis (30/6).

Dugaan keterlibatan ASN inisial AS (Aris Suryanto) dalam kasus tersebut menurutnya masih bersifat dugaan. Sehingga belum ada keputusan untuk menonaktifkan dari jabatan. Diberi ruang mencari keadilan seluas-luasnya. Namun jika nanti terbukti di pengadilan, tindak lanjut dari putusan hukum akan diberikan oleh pemkab."Akan kami sesuaikan jika keputusan hukumnya sudah inkrah," ujarnya.

Sunaryanya berharap, kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh jajarannya. Terutama agar saling mengingatkan dan mengawasi, agar berbagai permasalahan termasuk korupsi tidak terjadi."Saya akan mengumpulkan seluruh jajaran untuk memberikan pesan khusus," ucapnya.

Poin penting psrtemuan itu nantinya meminta pejabat negara bekerja secara hati-hati dan sesuai aturan untuk pencegahan korupsi. Diminta mengikuti aturan yang berlaku agar tidak terseret kasus hukum.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gunungkidul, Guntur Triyono mengatakan, kasus dugaan korupsi di RS plat merah RSUD Wonosari hingga kini masih terus diusut.

"(Inisial) II ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jogjakarta di Wonosari," kata Guntur Triyono.

Untuk diketahui, dalam perkara ini Isti Indiyanti dan Aris Suryanto disebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 470 juta. Mereka dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI 20/2001. (gun/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Pimpinan Pansus DPRD dan kepala dinas teknis berdiskusi saat rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Kamis (1/10). (M Hafied

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen Wahid Mulyadi. (M Hafied/Radar Joggja)DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer