Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

P3K Desak Pemkab Percepat SK Pengangkatan

E
Penulis: Editor Content❯
MINTA DUKUNGAN - Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kabupaten Gunungkidul, Aris Wijayanto saat zoom meeting dengan DPR RI beberapa waktu lalu
MINTA DUKUNGAN - Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kabupaten Gunungkidul, Aris Wijayanto saat zoom meeting dengan DPR RI beberapa waktu lalu
RADAR JOGJA - Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi guru dan nonguru di Kabupaten Gunungkidul, menagih kepastian surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka sudah dinyatakan lulus sejak akhir tahun lalu.

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kabupaten Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan, sampai sekarang pegawai honorer yang dinyatakan lulus P3K mulai gelombang pertama dan kedua belum juga memperoleh SK pengangkatan. Padahal di wilayah Kota Jogja Provinsi DIJ sudah terbit. "Harapannya tidak lama-lama SK segera keluar," kata Aris Wijayanto saat dihubungi kemarin (6/4).

Di Gunungkidul, hasil seleksi gelombang pertama guru dan nonguru P3K diumumkan 2021. Tak lama berselang kembali diumumkan hasil rekrutmen tahap kedua pada tahun yang sama. Dinyatakan lolos tahap 1 ada 580 dan tahap 2 ada 327. Namun sampai sejauh ini belum ada penyerahan SK baik untuk P3K guru dan nonguru. "Jadi, status kami belum guru P3K. Belum terima gaji, wong SK saja belum keluar kok," ujarnya ketika disinggung soal gaji.

Menurutnya, tenaga pendidik dengan status guru pengganti, masih dapat honor walaupun SK Guru Pengganti juga tidak keluar. Namun ada banyak kasus honor dari sekolah melalui dana BOS diputus dengan alasan telah diterima P3K, padahal SK belum keluar. "Kini mereka tetap bekerja tanpa dikasih honor," ungkapnya.

Pihaknya berharap agar Pemkab Gunungkidul bisa memberikan kepastian sebab mereka yang lulus merupakan orang yang rata-rata telah lama mengabdi menjadi honorer dengan upah rendah. Hasil komunikasi, kata dia, SK keluar masih menunggu peraturan tekhnis (pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai dasar mengeluarkan SK.

"Kabarnya tahun ini ada lagi rekrutmen P3K. Semoga kawan-kawan yang pada tahap 1 dan 2 gagal bisa berhasil di tahap 3," ucapnya lalu menyampaikan bahwa rata-rata per bulan gaji golongan terendah guru yang diterima P3K nanti kisaran Rp 2,9 juta belum termasuk tunjangan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gunungkidul Winarno membenarkan keterlambatan pemberian SK kepada P3K. Dia mengakui, ada tarik ulur mengenai pembiayaan anggaran yang dikeluarkan untuk P3K. Semula akan dibiayai pemerintah pusat, namun belakangan dibebankan kepada pemerintah daerah. "Hari ini (kemarin) bidang Kepegawaian Disdik Gunungkidul ada rapat di Provinsi (DIJ) membahas P3K juga," ujarnya. (gun/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah kantor pemerintahan. Penurunan dilakukan mulai dari Gedung DPRD, Sekretariat Daerah hingga organisasi perangkat..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer