Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kabupaten Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan, sampai sekarang pegawai honorer yang dinyatakan lulus P3K mulai gelombang pertama dan kedua belum juga memperoleh SK pengangkatan. Padahal di wilayah Kota Jogja Provinsi DIJ sudah terbit. "Harapannya tidak lama-lama SK segera keluar," kata Aris Wijayanto saat dihubungi kemarin (6/4).
Di Gunungkidul, hasil seleksi gelombang pertama guru dan nonguru P3K diumumkan 2021. Tak lama berselang kembali diumumkan hasil rekrutmen tahap kedua pada tahun yang sama. Dinyatakan lolos tahap 1 ada 580 dan tahap 2 ada 327. Namun sampai sejauh ini belum ada penyerahan SK baik untuk P3K guru dan nonguru. "Jadi, status kami belum guru P3K. Belum terima gaji, wong SK saja belum keluar kok," ujarnya ketika disinggung soal gaji.
Menurutnya, tenaga pendidik dengan status guru pengganti, masih dapat honor walaupun SK Guru Pengganti juga tidak keluar. Namun ada banyak kasus honor dari sekolah melalui dana BOS diputus dengan alasan telah diterima P3K, padahal SK belum keluar. "Kini mereka tetap bekerja tanpa dikasih honor," ungkapnya.
Pihaknya berharap agar Pemkab Gunungkidul bisa memberikan kepastian sebab mereka yang lulus merupakan orang yang rata-rata telah lama mengabdi menjadi honorer dengan upah rendah. Hasil komunikasi, kata dia, SK keluar masih menunggu peraturan tekhnis (pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai dasar mengeluarkan SK.
"Kabarnya tahun ini ada lagi rekrutmen P3K. Semoga kawan-kawan yang pada tahap 1 dan 2 gagal bisa berhasil di tahap 3," ucapnya lalu menyampaikan bahwa rata-rata per bulan gaji golongan terendah guru yang diterima P3K nanti kisaran Rp 2,9 juta belum termasuk tunjangan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gunungkidul Winarno membenarkan keterlambatan pemberian SK kepada P3K. Dia mengakui, ada tarik ulur mengenai pembiayaan anggaran yang dikeluarkan untuk P3K. Semula akan dibiayai pemerintah pusat, namun belakangan dibebankan kepada pemerintah daerah. "Hari ini (kemarin) bidang Kepegawaian Disdik Gunungkidul ada rapat di Provinsi (DIJ) membahas P3K juga," ujarnya. (gun/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




