Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pastikan Warga Terdaftar Dalam JKN-KIS

E
Penulis: Editor Content❯
ANTUSIAS - Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indoensia Sehat (JKN KIS) di Auditorium terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAIYO) Kepek, Wonosari kemarin (23/3).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
ANTUSIAS - Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indoensia Sehat (JKN KIS) di Auditorium terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAIYO) Kepek, Wonosari kemarin (23/3).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indoensia Sehat (JKN-KIS) digelar di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Bagian dari program kemitraan dengan DPR RI ini berlangsung di Auditorium terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarya (STAIYO) Kepek, Wonosari.

Program pusat mewujudkan Indoensia sehat ini menghadirkan narsumber Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto, Kepala BPJS Kabupaten Gunungkidul Ekosari Handayani, dan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Sukamto. Ratusan peserta hadir dalam kesempatan tersebut.

Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto mengatakan, yang pertama ini sinergi Komisi IX DPR RI dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul. Semua berharap efek manfaat kepada masyarakat ini dapat terwujud, karena Angota DPR RI Sukamto sering bersinergi dan terjun ke lapangan khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

"Menanggapi tentang (keluhan) pemblokiran kepesertaan BPJS PBI, saya pikir itu secara teknis bisa dikoordinasikan dengan teman-teman disdukcapil," kata Heri ditemui usai acara kemarin (23/3).

Dia mengakui, masa expired sebuah kartu pasti ada. Padahal sakitnya tidak diduga-dua, dan mungkin memakan waktu lama untuk aktivasi. Oleh karena itu bersama dengan disdukcapil dan dinkes secara bersama-sama dalam rangka memperbarui kartu-kartu yang sudah expired atau kadaluwarsa itu bisa dipercepat. "(Kartu)itu kan dimanfaatkan saat warga sedang sakit," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Gunungkidul Ekosari Handayani mengatakan bahwa capaian KIS JKN di Gunungkidul mencapai 96,96 persen. "Iuran peserta program JKN KIS terdiri dari PBU BP, PPU dan PBI," kata Ekosari Handayani.

Untuk PBI, besaran iuran sesuai dengan ketetapan pemerintah. Peserta tidak melakukan pembayaran iuran, pembayaran iuran dilakukan oleh pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD).
"PBI penerima bantuan iuran menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial, sehingga tidak lagi menggunakan pendekatan parsial PBI daerah," ujarnya.

Tahun 2021 dan tahun setelahnya, bagi penduduk yang memenuhi kreteria miskin dan tidak mampu, kepesertaannya akan ditambahkan sebagai bagian dari peserta PBI. Sedangkan yang tidak memenuhi kreteria kepesertaan PBI akan menjadi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan dan iuran di kelas III.

Terpisah, Anggota DPR RI Komisi IX Sukamto berharap, masyarakat semua masuk kepada BPJS Ketenagakerjaan. Karena dengan keikutsertaan maka dijamin semuanya, baik kesehatan, kecelakaan kerja termasuk meninggal dunia bisa mendapatkan hingga Rp 42 juta sampai Rp 70 juta. Kepada pemerintah daerah wajib memeberikan sosialisasi kepada masyarakat agar semua bisa masuk ke BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Tenagakerja tidak harus bekerja di perusahaan, petani pun boleh. Pedagang, petani, tukang parkir boleh. Iuran kepesertaannya juga tidak mahal sekitar Rp 16 ribu," ungkapnya. (gun/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Momentum Perubahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Momentum Perubahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Saatnya Akhiri Paradigma Koruptor Cukup Dihukum Penjara

UU Perampasan Aset Atur Perampasan Harta Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Nilai Rp 1 Miliar

UU Perampasan Aset Atur Perampasan Harta Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Nilai Rp 1 Miliar

Undang Perampasan Aset mengatur skema perampasan aset tanpa putusan pidana pengadilan terhadap pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana.

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen di Yogyakarta. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat progres di lapangan secara langsung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer