Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Pembangunan Sebesar Rp 24 M

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
 

RADAR JOGJA - Program pembangunan infrastruktur di Gunungkidul tahun ini mencapai puluhan miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari dua sumber yakni, APBD kabupaten dan dana keistimewaan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro mengatakan, pagu anggaran dana desa untuk tahun ini sudah keluar. "Melalui BKK (bantuan keuangan khusus) 2022, DP3AKBPMD sebesar Rp 24.336.558.930," kata Subiyantoro saat dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, penyaluran program menyasar ke masing-masing kalurahan. Untuk besarnya variasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang diusulkan. Mekanisme mendapatkan BKK, proposalnya harus melalui dinas pemberdayaan.

Sementara itu, Lurah Bendung, Semin, Didik Rubiyanto mengaku lega dengan adanya program tersebut. BKK sangat membantu program pembangunan infrastruktur di Bendung. Sebab dikeluarkannya Peraturan Presiden No.104/2021 tentang Peraturan Presiden No.104/2021 tentang Rincian APBN 2022, kalurahan tidak lagi memiliki banyak wewenang untuk mengelola dana desa. "Tahun ini kalurahan kami menerima BKK sekitar Rp 1,07 miliar bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp 325 juta dan Dana Keistimewaan Rp 750 juta," kata Didik Rubiyanto.

Sementara itu, Lurah Desa Mulo, Kapanewon Wonosari Giyarto mengaku belum bisa mengakses program BKK sepenuhnya. Dia belum mengetahui rincian dana BKK yang bakal digulirkan tahun ini. "Tahun lalu kami mendapatkan bantuan pembangunan balai padukuhan Rp 30 juta dan aspal sekitar Rp 150 juta," kata Giyarto.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan, dana aspirasi melalui BKK digunakan untuk pemerataan pembangunan fisik. Dana itu dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan, bukan di dewan. Anggota legislatif hanya memperjuangkan kepentingan rakyat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. "Proses pencairannya tetap melalui APBD bukan DPRD. Karena BKK maka masuk APBK (kalurahan)," ujarnya. (gun/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Ancaman kekeringan dan gagal panen cabai menambah tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Di tengah potensi ...

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer