Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Hajatan, Tak Bisa Nyumbang

E
Penulis: Editor Content❯
PERSIAPAN KURBAN: Depo hewan ternak milik Muhtarom ini menyediakan puluhan kambing maupun domba untuk Idul Adha. Dia tidak menyediakan sapi atau kerbau lantaran ragu dengan banyaknya kasus PMK.(Naila Nihayah/Radar Jogja)
PERSIAPAN KURBAN: Depo hewan ternak milik Muhtarom ini menyediakan puluhan kambing maupun domba untuk Idul Adha. Dia tidak menyediakan sapi atau kerbau lantaran ragu dengan banyaknya kasus PMK.(Naila Nihayah/Radar Jogja)
RADAR JOGJA – Perubahan kelembagaan di internal Pemkab Gunungkidul berdampak pada sistem penggajian. Bulan ini pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS), tenaga harian lepas (THL) dan wakil rakyat di Gunungkidul molor. Dampak sosial mulai dirasakan. Seperti jika ada undangan hajatan. Mereka khawatir tak bisa nyumbang

Seorang PNS di lingkungan Pemkab Gunungkidul mengatakan, sampai dengan sekarang gaji belum turun. Situasi demikian direspon beragam di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Terutama bagi PNS yang memiliki tanggungan hutang. "Apalagi ada kegiatan sosial (hajatan) juga sudah mulai banyak bermunculan. Maka nasib PNS sepert ini akan semakin berat beban hidupnya," kata pejabat eselon tiga yang meminta namanya tak dikorankan, kemarin (11/1).

Sumber lain juga menyebut, penundaan gaji sekarang bukan kali pertama dialami para PNS. Hanya diakui, lama penundaan waktu sekarang cukup lama. Biasanya waktu normal menerima gaji pada tanggal 3 tiap bulannya. Kalaupun molor tidak sampai berhari-hari. "Mudah-mudahan segera cair, informasinya begitu. Sekarang 11 Januari ya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul Drajad Ruswandono mengatakan, perubahan kelembagaan berdampak pada operasional pemkab. Diantaranya menyebabkan perpindahan ASN karena pemisahan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Data ASN di aplikasi Sistem Informasi Gaji, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Simgaji TASPEN) harus diperbarui. Jadi, gaji yang biasanya diberikan pada 3 Januari harus ditunda akibat proses tersebut," kata Drajad Ruswandono.

Untuk pencairan, mantan Sekretaris DPRD DIJ itu mengaku masih menunggu penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), entri anggaran kas oleh SKPD, serta terbitnya Surat Persediaan Dana (SPD) Triwulan I. Setelah itu selesai baru proses pencairan gaji bisa dilakukan.

Terpisah, Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyampaikan, penundaan gaji dilakukan karena sejumlah hal teknis. Mulai dari rotasi pejabat hingga adanya perubahan nomenklatur. Dia meyakini seluruh pegawai bisa memaklumi. "Kami berharap para ASN bersabar menunggu pencairan gaji. Setidaknya penyelesaian gaji kurang dari seminggu," kata Sunaryanta.

Di bagian lain, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengaku juga terkena imbas penundaan gaji. Tapi disampaikan bahwa biasanya Januari atau awal tahun anggaran memang mengalami keterlambatan gaji. "Disyukuri, masih ada yang lebih sedih dan tidak ada yang mewakili menulis status," kata Heri menyindir postingan diduga milik seorang ASN yang ramai di media sosial. (gun/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Tak Lagi Terpampang, Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Kantor Pemerintahan Gunungkidul

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah kantor pemerintahan. Penurunan dilakukan mulai dari Gedung DPRD, Sekretariat Daerah hingga organisasi perangkat..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer