Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Aspirasi Rp 1 M Per Anggota

E
Penulis: Editor Content❯
JALAN KABUPATEN - Jalur di Padukuhan Gondang, Kalurahan Duwet, Kapanewon Wonosari nampak berlobang. Rencanannya tahun depan diperbaiki melalui program BKK dana aspirasi anggota dewan.(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
JALAN KABUPATEN - Jalur di Padukuhan Gondang, Kalurahan Duwet, Kapanewon Wonosari nampak berlobang. Rencanannya tahun depan diperbaiki melalui program BKK dana aspirasi anggota dewan.(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Dalam Rancangan APBD Kabupaten Gunungkidul 2022, plafon dana aspirasi untuk anggota dewan tidak banyak mengalami perubahan. Masing-masing wakil rakyat mendapatkan sekitar Rp 1 miliar.

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), atau yang dikenal dengan sebutan dana aspirasi, ada untuk kepentingan masyarakat yang selama ini banyak mengharapkan bantuan dari para wakilnya yang duduk di parlemen. "Njih leres (ya benar) yang 2022 kira-kira sebesar itu (Rp 1 miliar per anggota dewan)," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul Sri Hartanto saat dihubungi Rabu (29/12).

Namun demikian, pihaknya belum bisa secara detail merinci besaran plafon anggaran dana aspirasi 2022. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul ini mengaku sedang perjalanan menuju Kepatihan, Jogjakarta.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan, dana aspirasi tahun depan sama dengan tahun ini. Bantuan tersebut digunakan untuk pemerataan pembangunan fisik. "Masing-masing anggota (dana aspirasi) sebesar Rp 1 miliar," kata Heri Nugroho.

Politikus Golkar ini menyampaikan, sebelumnya untuk mendapatkan bantuan, masyarakat harus melewati proses yang panjang dan kurang efektif. Seharusnya, warga melalui aparaturnya bisa langsung mengajukan proposal kepada pembuat kebijakan yakni DPRD. "Proses pencairannya tetap melalui APBD bukan DPRD. Karena BKK maka masuk APBK (kalurahan)," ujarnya.

Dia menegaskan, dana itu dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan, bukan di dewan. Anggota legislatif hanya memperjuangkan kepentingan rakyat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. "Setelah dana itu dicairkan, kami hanya mengawasi saja," ungkapnya.

Contoh realiasasi BKK tahun ini, pembangunan jalan di Kamal, Wunung, Wonosari. Anggaran sebesar Rp 200 juta untuk program pemerataan pengerasan jalan. Dia berharap bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai penunjang peningkatan perekonomian warga. "Nilai BKK tergantung dengan usulan," ucapnya.

Terpisah, tokoh masyarakat di Duwet, Wonosari Suparno mengatakan, tahun depan wilayahnya tersasar program aspirasi anggota dewan. Jalan kabupaten rusak parah, dan sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. "Realisasinya (perbaikan) tahun 2022," kata Suparno.

Dia mengungkapkan, jalan di kampungnya mendesak diperbaiki karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Terlebih mobilitas kendaraan yang melintas cukup padat, terutama truk muatan berat. "Semoga segera terealiasi," pintanya. (gun/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PBB-P2 Gunungkidul Sudah Tembus Rp 20,3 Miliar, Masih Kejar Rp 5,74 Miliar

PBB-P2 Gunungkidul Sudah Tembus Rp 20,3 Miliar, Masih Kejar Rp 5,74 Miliar

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Gunungkidul Aji Sukendro 

Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA

Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Kabupaten Gunungkidul Aji Sukendro.Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA 

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Ancaman kekeringan dan gagal panen cabai menambah tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Di tengah potensi ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer