HAK SAMA - Kegiatan sosialisasi Bawaslu Gunungkidul dengan kelompok disabilitas dalam rangka mengawal hak pilih Pemilu 2024 di Sekretariat SLB Putra Sejalan, Kapanewon Nglipar (12/3).(BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNTUK RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Bawaslu Kabupaten Gunungkidul secara intensif melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait sebagai upaya menjaga dan mengawal Pemilu 2024 yang berkualitas, berintegritas dan demokratis. Salah satunya menggandeng kelompok disabilitas dalam rangka mengawal hak pilih Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tri Asmiyanto mengatakan sejak dimulainya tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Bawaslu Gunungkidul sebagai lembaga pengawas pemilu telah menyiapkan banyak hal dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2024.
“Salah satunya melakukan sosialisasi terkait kepemiluan kepada Forum Disabilitas Tangguh Bencana (FDTB) Kabupaten Gunungkidul,” kata Tri Asmiyanto usai kegiatan sosialisasi di Sekretariat SLB Putra Sejalan, Kapanewon Nglipar kemarin (12/3).
Dia menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya mengurai kendala yang pernah dialami serta mungkin masih akan dihadapi komunitas disabilitas dalam Pemilu 2024. Diharapkan mendapat banyak masukan dari teman-teman disabilitas.“Data pilah mengenai jenis kedisabilitasan dan sebaraannya berbasis TPS menjadi penting dalam penyusunan daftar pemilih yang nantinya dapat dijadikan basis data dalam memberikan fasilitas maupun perencanaan akses pada saat pemungutan suara,” terangnya.
Menurut dia, kegiatan yang dirancang Bawaslu Kabupaten Gunungkidul akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kelompok difabel yang ada di Kabupaten Gunungkidul.”Berdasarkan data tahun 2017, total ada 8.653 (penyandang disabilitas) yang memiliki hak pilih di Gunungkidul,” jelasnya.
Ketua FDTB Gunungkidul Hardiyo mengatakan, masih diperlukan berbagai sarana untuk mendukung akses pada komunitas disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu ke depan.
“Masih ada keluhan dari beberapa kawan-kawan terkait perlunya sarana pendukung dalam Pemilu,” kata Hardiyo.
Perlu adanya pendampingan terhadap tuna netra, tuli, dan yang mengalami disabilitas berat. Dia juga berharap tata letak serta ketinggian meja di TPS juga tidak terlalu tinggi sehingga lebih mudah aksesnya.“Untuk kawan-kawan yang mengalami ketunaan rungu kami berharap ada dukungan khusus di TPS,” ucapnya.
Salah satu peserta, Andi, melanjutkan bahwa kelompok disabilitas yang menggunakan kursi roda masih terkendala ketika berada di TPS.
Pengalaman pemilu sebelumnya, tata letak meja dan kursi di TPS sempit sehingga teman-teman yang memakai kursi roda terhalang.”Selain itu juga dalam pendataan ada yang belum sesuai. Ada keluarga yang didalamnya terdapat disabilitas namun tidak terdata sebagai disabilitas,” ungkapnya.
Padahal data itu menjadi awal bagi petugas pemilu diakomodasi dan melayani, hal-hal sekecil itu terkadang masih sering dilupakan. Selain itu terdapat beberapa yang mengalami disabilitas berat tidak datang ke TPS.”Ini lebih kepada kepedulian dari petugas yang ada,” ucapnya. (gun)
