RADAR JOGJA – Kebijakan Pemkab Gunungkidul membuka kembali aktivitas transaksi jual beli di semua pasar hewan berdampak terhadap laju penularan penyakit mulut dan kuku (PKMK). Sepekan dibuka, penambahannya mencapai puluhan kasus. Temuan suspek PMK berasal dari dua pasar hewan besar Siyonoharjo, Playen, dan Pasar Munggi, Semanu.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul, Wibawanti Wulandari mengatakan pasca dibukanya kembali pasar hewan ditemukan 32 kasus suspek PMK. Rinciannya 23 ekor sapi dan sembilan ekor kambing. Tambahan baru ini membuat jumlah ternak berstatus suspek terus bertambah. “Sejauh ini ada 226 ternak yang berstatus sebagai suspek PMK,” kata Wibawanti saat dihubungi Jumat (17/6).

Dia mengakui, dibukanya aktivitas pasar hewan membuat potensi penyebaran PMK kian besar. Pun demikian, pihaknya memastikan upaya pencegahan tetap dilakukan secara masif. Dilakukan pemeriksaan berlapis. Ternak asal luar Gunungkidul dan DIJ wajib membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Kemudian kondisi kesehatan ternak diperiksa sebelum masuk pasar.

“Jika lolos pemeriksaan kesehatan diizinkan masuk (ke pasar hewan). Standar pemeriksaan seperti pengecekan suhu tubuh, gigi serta kaki. Kalau tidak sehat tidak diizinkan masuk,” ujarnya.

Disinggung mengenai kemungkinan menutup kembali pasar hewan, secara diplomatis Wibawanti mengaku tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihaknya hanya memastikan sampai dengan saat ini kasus PMK belum terkendali. Sebagai antisipasi pihaknya mengajukan permohonan 79.000 ekor sapi untuk divaksin. Jumlah ini lebih dari separuh populasi sapi di Bumi Handayani yang mencapai 157.000 ekor.

“Tahap pertama sapi menjadi prioritas dan ada 3 juta dosis yang siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Pelaksanaan kapan masih menunggu informasi lanjutan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, pembukaan menyeluruh sebelas pasar hewan dimulai dari pasaran Siyonoharjo. Sekarang semua pasar hewan telah dibuka dengan sejumlah catatan dan persiapan matang. Diawali dengan sterilisasi penyemprotan desinfektan. Memantau perkembangan kasus suspek PMK pada hewan serta koordinasi dengan instansi terkait.

“Kami juga mempertimbangkan aspek ekonomi kalau ditutup,” kata Kelik.
Ditanya mengenai lonjakan kasus, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (diskominfo) Kabupaten Gunungkidul ini meminta dinas peternakan membuat laporan dan rapat koordinasi (rakor). “Kami siap nutup lagi kalau memang hasil rakor harus nutup (menutup),” ujarnya. (gun/bah)

Gunungkidul